Pandeglang, medianasional.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Se – Kabupaten Pandeglang turun ke jalan, Kamis (26/12/2019). Mereka berjalan menuju Pendopo Bupati Pandeglang.
Selain membawa sejumlah sepanduk protes, mereka juga berorasi sepanjang jalan. Dalam orasinya, mereka mengritik pemerintah Pandeglang agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
“Beberapa persoalan masyarakat saat ini belum tertuntaskan, mulai dari sektor Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ekonomi dan Infrastruktur.
Masyarakat belum secara keseluruhan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, keterbatasan ekonomi menjadikan banyak masyarakat tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Belum lagi kesenjangan antara sikaya dan simiskin masih terlihat jelas. Sarana transportasi dari desa ke kota masih bayak yang harus dibenahi.
Selain itu, gizi buruk yang merajalela akibat sulitnya mendapat fasilitas kesehatan yang baik, sumber daya ekonomi desa tak terdistribusikan ke kota akibat Infrastruktur jalan yang hancur.
Terlantarnya korban tsunami selat sunda, penegakan hukum dan budaya korupsi yang makin merajalela di tataran pemerintah.
Ujar Fikri saat Orasi
Selain mengkritisi kinerja pemerintah kabupaten Pandeglang, mahasiswa juga mengapresiasi kinerja Bupati Irna Narulita.
“Tahun 2018 Pemerintah daerah mampu meraih penghargaan ke 3 terbaik dalam evaluasi penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Tahun 2016 Meraih status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI dan mengangkat budaya lokal dalam kegiatan festival budaya”, tambah Ketua DPC HMI Pandeglang itu.
“Hal ini tentunya menjadi harapan kita semua”, tutupnya.
Sementara itu, Indra Ketua DPC GMNI Pandeglang juga mengatakan, masa juga meminta agar supremasi Hukum di Kabupaten Pandeglang ditegakan, jangan sampai kasus-kasus yang diduga terindikasi korupsi di petikeskan (kasus Tunda, kasus P3T, dan kasus lainnya). Tidak hanya itu, masa juga menuntut pemerintah agar memberikan jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat Pandeglang dan lengkapi fasilitas kesehatan di RSUD Berkah.
“Ada beberapa poin yang kami tuntut diantaranya, tegakan reforma agrarian sejati (tanah) untuk rakyat yang belum mempunyai tanah dan sertifikat. Selain itu RPJMD Pandeglang harus pro rakyat dan rumah sakit jangan di jadikan tempat wisata untuk meraup keuntungan,” tuturnya.
Lanjut Indra, masa juga menuntut CSR harus tepat sasaran jangan untuk hal mubajir seperti Land Mark Gunung Karang dengan nominal 3,8 M. Masa juga menegaskan kepada Irna dan Tanto agar tidak gagal mendidik Aparatur Sipil Negara (ASN) atas program yang mengcopy paste dari tahun sebelumnya dan meminta agar Pemkab membubarkan BPJS dan diganti dalam bentuk Jamkesrata, dan masa meminta harga gas LPG 3 kg distabilkan.
“Berikan pemerataan Infrastruktur jalan untuk rakyat, maksimalkan peran Pemkab dalam penangan korban Tsunami Selat Sunda, evaluasi pendataan penerima bantuan harus sesuai (yang membutuhkan) dan jangan tebang pilih. Kami juga menuntut segera bentuk dan SK kan Tim pengawas Independen Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (DD dan ADD),” pungkasnya. (Ahmad Yani)
