SLEMAN,medianasional.id – Seorang mahasiswa melaporkan dugaan pengeroyokan yang dialaminya bersama sejumlah teman di kawasan Sanggrahan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, pada Selasa (25/8/2026) malam.
Laporan tersebut telah diterima Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (27/8/2026) pukul 20.53 WIB. Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan nomor STPL/B/535/VIII/2026/SPKT/POLDA D.I YOGYAKARTA.
pelapor bernama Rizal Lukmana, seorang pelajar/mahasiswa berusia 26 tahun. Ia melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang disebut terjadi di Jalan Sanggrahan, kawasan Joglo Ndalem Karaharjan, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Dalam laporan, pelapor menyebut dugaan pengeroyokan dilakukan oleh seorang berinisial S yang disebut sebagai Ketua RW sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Partai NasDem, bersama sejumlah pihak lainnya.
Laporan tersebut menyebut dugaan tindak pidana yang dilaporkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 262 KUHP dan/atau Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Menurut uraian dalam surat laporan, sebelum kejadian pelapor bersama sejumlah temannya diarahkan menuju lokasi oleh perangkat lingkungan dan beberapa warga. Setibanya di lokasi, mereka bertemu dengan Ketua RW, Ketua RT, dukuh, Bhabinkamtibmas serta sejumlah warga.
“Setelah sampai di sana, pelapor dan teman-teman bertemu sapa dengan Pak RW dan yang lainnya,” kata pengacara pelapor, Wahyudianto.
Situasi kemudian disebut berubah ketika lampu di lokasi diredupkan. Pelapor bersama teman-temannya mengaku diminta duduk tanpa mendapatkan penjelasan mengenai alasan mereka harus tetap berada di lokasi.
Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, pelapor mengaku bersama teman-temannya mengalami pemukulan oleh sejumlah orang yang berada di lokasi.
Usai kejadian, seorang dukuh disebut meminta pelapor dan teman-temannya tidak meninggalkan tempat. Mereka juga disebut diminta membuat surat pernyataan dan menandatanganinya di atas materai.
“Setelah pelapor dan teman-temannya dipukuli kemudian Pak Dukuh menyampaikan bahwa tidak boleh pergi,” ujar Wahyudianto.
Karena merasa terancam, pelapor bersama teman-temannya disebut akhirnya mengikuti permintaan tersebut dan membuat pernyataan tertulis.
Pelapor kemudian meminta kepolisian memproses laporan tersebut sesuai ketentuan hukum serta mengusut dugaan pengeroyokan dan tekanan yang dialaminya.
Surat tanda penerimaan laporan tersebut diterbitkan dan ditandatangani pada 27 Agustus 2026 oleh pelapor serta diketahui pejabat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIY.
Hingga kini, perkara tersebut masih berupa dugaan berdasarkan laporan pihak pelapor. Keterangan dalam laporan merupakan versi pelapor dan masih harus diverifikasi melalui proses penyelidikan kepolisian, termasuk dengan meminta keterangan saksi maupun pihak-pihak yang disebut dalam laporan.
Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut dalam laporan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(red).






