Jakarta, medianasional.id medianasional.id
Kabupaten Batang lagi – lagi mendapatkan penghargaan, kali ini dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menobatkan Batang sebagai Anggota terbaik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2018.
Acara penyerahan penghargaan di serahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Benny Riyanto Kementrian Hukum dan HAM RI kepada Bupati Batang Wihaji di Swis-Belhotel Jakarta Senin ( 10/18) malam.
Tercatat Pemerintah Kabupaten Batang menjadi terbaik ke tiga setelah Kabupaten Sleman Provinsi Jogjakarta dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang menjadi terbaik pertama.
“Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bagian Hukum sebagai leading sektornya yang menjadaikan e-JDIH terbaik ke tiga se Indonesia,” kata Wihaji usai menerima penghargaan.
Ditambahkan, Ia juga mengatakan informasi tentang regulasi sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, sehingga selaku pemerintah harus wajib memberikan pelayanan melalui aplikasi JDIH yang terintegrasi tingkat nasional.”ucap wihaji
“Tentunya penghargaan ini menjadi inspirasi kita bersama untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum untuk tahap – tahap berikutnya,” jelas wihaji
Saat ini adanya Aplikasi e- JDIH menjadi pusat informasi tentang hukum juga bisa sebagai pusat edukasi hukum bagi masyarakat lanjutnya, sehingga dengan masyarakat melek tentang hukum baik produk Perda, Perbup mapun perundang undangan – pelanggaran lainya.”jelasnya
“Sebagai wujud langkah nyata transparansi tentang hukum, sehingga kalau Aparat Penegak Hukum ataupun satpol PP dalam melakukan penegakan hukum masyarakat bisa tahu pelanggarannya melalui aplikasi JDIH tersebut,” jelas Wihaji.
Sementara itu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Benny Riyanto saat membuka Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkan Nasional 2018 mengatakan, Sistem JDIH merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam hal ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terus meningkat, maka pengembangan JDIH sebagai sarana pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya menjadi sangat penting, sehingga data base produk hukum tersebut perlu di kembangkan baik kualitas maupun kuantitasnya.”tutur Benny Riyanto
“Program JDIH merupakan sistem aplikasi tingkat nasional yang terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama yang efektif antara pusat dan anggota jaringan dalam menyediakan informasi hukum melalui integrasi sistem yang dapat mendukung agenda penataan regulasi,” kata Benny Riyanto
Saat ini Kabupaten Batang menjadi peringkat terbaik ke tiga Pemerintah Kabupaten Se Indonesia ini setelah Kabupaten Sleman Provinsi Jawa Tengah dan Terbaik pertama Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.
Kontributor : Sukirno
Editor : Puji_Leksono
