Labuha, medianasional.id – Akhir-akhir ini kita di sibukkan dengan adanya pendemi covid 19, tingkat kewaspadaan dari pusat hingga daerah dalam memutus mata rantai pendemi covid 19 kini menjadi prioritas pemerintah, akan tetapi menjadi satu catatan penting bagi kita semua bahwa korupsi juga merupakan salah satu tindakan kemanusiaan yang harus menjadi perhatian khusus dalam pencegahan oleh pemerintah dan pihak penegak hukum,
Hal ini tidak lepas dari dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Jalan Baru pada Ruas Indong Jiko Yoyok, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pada tahun anggaran 2019 yang di realisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan melalui APBD tahun 2019 senilai Rp.6 Miliar lebih, yang di kerjakan oleh CV . Modern Maju Membangun. Namun proses pembangunan jalan tersebut di duga bermasalah bahkan gagal konstruksi, sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman warga cukup parah.
Hal tersebut di sampaikan Oleh Ketua Umum Jejak Timur Maluku Utara, Muhammad M.Adam, kepada media ini, Rabu (27/5/2020) siang tadi di Kota Ternate.
Lanjut dia, dalam proses pembangunan jalan tersebut tidak memiliki anggaran pembebasan Lahan, sehingga lahan warga yang sudah di gusur dan mengalami kerusakan dan di biarkan begitu saja. Dengan kata lain bisa di katakan Dinas PUPR Hal-sel terkesan sengaja mengabaikan masalah tersebut.
Menyikapi masalah tersebut, secara kelembagaan Muhammad M.Adam meminta dan juga mendesak kepada Kejari Halmahera Selatan agar segera memanggil dan memeriksa Direktur CV.Modern Maju Membangun untuk di mintai keterangan dan pertangungjawaban atas perihal ini.
“ Di sisi lain kami juga meminta kepada Bupati Halamahera Selatan untuk mengevaluasi Kepala Dinas PUPR Halsel dan PPK selaku Pelaksana proyek karena di anggap gagal,” Tegas Amad Kacil sapaan akrabnya Muhammad M.Adam.
Jika dalam waktu dekat Kejari dan Bupati Halsel tidak mengambil langkah dalam permasalahan ini,maka kami pastikan akan melakukan konsolidasi gerakan aksi demonstrasi di beberapa instansi terkait yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan
