Ternate – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara menyoroti dua Surat Keputusan (SK) tentang pembatalan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan administrasi dilingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga kuat dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara, Rabu 12 Juli 2023.
SK pembatalan tersebut tertuang dengan nomor 821.2./KEP/ADM/ 43 /2023 tertanggal 10 Juli 2023 yang memuat tentang pembatalkan SK nomor 821.2./KEP/ADM/41/2023 dan SK nomor 821.2./KEP/ADM/42/2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari dan dalam Jabatan Administrasi Provinsi Maluku Utara yang diduga kuat sebagai SK siluman yang keabsahannya patut dipertanyakan. Sementara sampai sekarang untuk SK tersebut secara fisik tidak pernah ada.
Ketua KNPI Maluku Utara, F Imanullah Muhammad mengatakan dua SK yang beredar ini menjadi pertanyaan besar, pasalnya dari ke dua SK, ada yang memiliki nomor SK dan ada yang tidak memiliki nomor SK. Sementara pemberitahuan SK pembatalan kepada 157 eselon III dan IV juga tidak diberikan kepada yang bersangkutan yang telah dilantik kemarin.
” Jadi SK Pembatalan untuk 157 eselon III dan IV ini otaknya siapa, janganlah jadikan pemerintahan Provinsi dimasa akhir jabatan gubernur dengan kenangan pahit, terutama bagi karir orang banyak,” katanya.
Olehnya itu, disampaikan Imanullah bahwa gubernur Maluku Utara harus menelusuri oknum – oknum yang di duga kuat sengaja membuat porak poranda serta kegaduhan diakhir kepimpinan, diantaranya Sekertaris Daerah Samsudin Abdul Kadir, Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, kepala Biro Humas Rahwan K Suamba dan Kepala BPSDM Idrus Asagaf serta Kepala BKD Miftah Baay dengan dugaan sebagai biang kerok.
“Namun setelah dilantiknya 157 Eselon III dan IV ini, kami menyarankan kepada Gubernur agar tidak membatalkan pelantikan eselon lll dan lV kemaren, akan tetap dilakukan evaluasi untuk beberapa bulan ke depan jika tidak sesuai,” tandasnya.
