Ternate – KNPI menguji eksistensi gubernur Maluku Utara untuk memberikan rekomendasi pencopotan kepada Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, yakni Samsudin Abdul Kadir kepada kementrian dalam negeri (Kemendagri), hal ini karena diduga kuat sebagai otak kegaduhan di Pemerintahan dalam rotasi jabatan hingga berujung pembatalan pelantikan Eselon III dan IV.
Hal ini lantaran Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A Kadir mengungkapkan di berbagai media online bahwa citra Pemprov Maluku Utara telah buruk akibat dari pergantian jabatan beberapa waktu lalu.
Ketua KNPI Maluku Utara, F Imanullah Muhammad mengatakan tidaklah elok sebagai orang nomor 3 di provinsi Maluku Utara berbicara demikian. Pasalnya Samsudin Abdul Kadir selain Sekda, ia merupakan Ketua Tim Penilai sehingga sebelum pelantikan segala administrasi maupun kemampuan eselon III dan IV suda di atur posisinya.
” Jadi bukan setelah pelantikan, barulah menyampaikan kebenaran tanpa sadari bahwa dia ketua tim penilai, ini kan aneh,” katanya.
” Lebih anehnya, sekda menyampaikan untuk menduduki bagian tertentu, harus mengikuti pelatihan tertentu, sehingga itu Gubernur meminta SK pelantikan tersebut harus dibatalkan dulu untuk dikaji, padahal dirinya ketua tim penilai,” Ucap Imanullah sambari menyampaikan selama ini sebagai ketua tim ia berkerja atau tidak sehingga hanya mengadu domba.
Olehnya itu selain Sekda, KNPI bahkan mendesak kepada gubernur agar segera mencopot Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, kepala Biro Humas Rahwan K Suamba dan Kepala BPSDM Idrus Asagaf serta Kepala BKD Miftah Baay yang diduga kuat sebagai biang kerok pora poranda di tubuh pemerintah Provinsi Maluku Utara.
