Kampar, medianasional.id – Terkait persoalan Tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar, Kamis (27/09/2018) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar melakukan klarifikasi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Ruang Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kampar.
Rombongan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, dipimpin oleh Dasuki SSos selaku ketua rombongan datang pada hari ini (27/09), dengan maksud kedatangannya dalam menelusuri informasi terkait polemik tenaga RTK di lingkungan Dinkes Kab.Kampar, agar di didapatnya informasi yang berimbang.
Selanjutnya terkait kedatangan Tim Obudsman RI Provinsi Riau ini, Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kampar Nurbit SIP MH didampingi pejabat struktural yang membidangi kegiatan ini, Bidang Jampersal yakninya Dwi Andriani SKM MKes, Kepala Bidang Kesmas Afridayanti SST MKes, Kepala Seksi Kesga dan Gizi menyebutkan bahwa banyak kesalahpahaman administrasi dari proses rekrutmen tenaga RTK ini.
Karena tenaga RTK mengira bahwa uang yang pernah mereka terima adalah berupa gaji tapi itu adalah transportasi. Sejauh yang kita dapatkan informasi, ada yang menyebut transportasi itu gaji,” terang Nurbit.
Polemik penyelesaian persoalan RTK sudah ini disampaikan ke Kemenkes RI tentang pelaksanaan Jampersal sesuai Juknis. Dan tenaga RTK sudah memahami permasalahan yang terjadi beberapa waktu lalu ketika di Gedung DPRD Kabupaten Kampar.
Sementara itu sudah kita lakukan ke tingkat pusat yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk meminta arahan terkait pelaksanaan kegiatan Jampersal yang sesuai dengan j=Juknis, serta dari beberapa tenaga RTK ini juga sudah minta maaf terkait permasalahan kisruh beberapa bulan lalu di gedung DPRD Kab Kampar dan mereka mengakui kesalahan mereka,” ujar Nurbit.
Reporter : Robinson Tambunan
Editor : Dian F
