Bogor, medianasional.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesin Kabupaten Bogor H.R.Bayu Syahjohan menyampaikan Selamat Idul Fitri 1443 H /2022 M melalui suara audio Wastapp, Senin (2/5/2022)
“Kami DPC PDI-P Kabupaten Bogor mengucapkan taqobbalallahu Minna wa minkum taqobballalahu ya karim, Mohon maaf lahir dan batin Minal aidin wal faizin,” ucapnya
Lebih lanjut Bayu berharap agar kemenangan yang diraih umat muslim Kabupaten Bogor disertai kebahagian keluarga.
“Semoga hari kemenangan yang diraih oleh umat muslim di kabupaten Bogor ini disertai dengan kebahagiaan keluarga kesejahteraan di masyarakat”, harap Bayu.
Disinggung soal kasus yang menjerat Bupati Kabupaten Bogor, Bayu mengungkapkan turut Prihatin karena menurutnya Ade Yasin adalah sosok figur yang baik di mata masyarakat dan dia.
“Terkait dengan tertangkap tangannya Bupati Bogor kami DPC PDI-P Kabupaten Bogor dan saya secara pribadi prihatin karena melihat ini kejadian yang berulang kali dari yang sebelumnya”, ungkapnya.
Bayu tidak menampik dan mengakui bahwa Ade Yasin adalah sosok Pemimpin yang baik.
“Saya tahu betul bahwa ibu Bupati Bogor adalah seorang figur, atau pemimpin daerah yang cukup baik di mata masyarakat dan di mata saya secara pribadi ini merupakan satu musibah dan kami rasa bahwa Kabupaten Bogor tidak perlu berhenti untuk melakukan Pelayanan di masyarakat dan unsur elemen masyarakat sampai ke bawah,” ujarnya
“Berkenaan dengan hal ini terjadi depresi yang luar biasa tentang informasi Kabupaten Bogor,” katanya.
Politikus senior PDIP sekaligus ketua DPC PDI-P Kabupaten Bogor menilai bahwa kasus yang menimpa bupati Bogor adalah sebuah kelalaian.
“Saya yakin betul bahwa ini kelalaian yang diperbuat oleh hebit atau kebiasan-kebiasaan yang lalu-lalu yang dilakukan oleh birokrat sehingga menjerat bupati sebagai seorang politikus kepada hal-hal yang sebenarnya tidak di perkenankan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah. Dan saya maklum apa yang disampaikan oleh ibu Bupati bahwa beliau terpaksa bertanggung jawab atas ulah anak buahnya, saya yakin betul benar apa adanya. Karena mungkin digiring untuk melakukan hal tersebut yang tanpa disadari bahwa itu akan beresiko sangat besar,” bebernya.
Bayupun mengajak kalangan eksekutif agar belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu.
“Dan selanjutnya setelah Hari Raya Idul Fitri, ayo kita berubah sama-sama, terutama dari kalangan eksekutif birokrat,” ajak Bayu.
Bayu juga menceritakan bagaimana sulitnya bertemu, berkomunikasi dengan pejabat birokrat untuk membicarakan kepentingan masyarakat kabupaten Bogor.
“Saya juga mengalami menjadi anggota legislatif, pada saat saya menjadi anggota legislatif untuk menemui/bertemu dengan namanya eksekutif sangat mudah sekali. Setelah lepas dari legislatif menghubungi, bertelepon berkomunikasi untuk kepentingan rakyat padahal saya ini sebagai ketua partai politik terbesar di Indonesia sulit sekali berhubungan dengan para pejabat tersebut, padahal kita ingin melakukan komunikasi politik untuk kepentingan masyarakat kabupaten Bogor bukan untuk kepentingan pribadi,” urainya
Bayu menilai betapa sulitnya berkomunikasi dengan pejabat eksekutif, beberapa pejabat saja yang bisa diajak komunikasi.
“Tapi nyatanya di kabupaten Bogor ini sangat sulit, tertutup, tidak transparan”, kata Bayu.
“Bupati yang transparan tapi di bawahnya tidak, saya merasakan betul, jadi hanya beberapa pejabat atau instansi atau SKPD saja di kabupaten Bogor yang betul-betul bisa melayani masyarakat dengan baik,” sambungnya.
Bayu juga mengajak semua pihak untuk sama-sama membangun kabupaten Bogor, memperbaiki mana yang perlu diperbaiki untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada kepentingan masyarakat kabupaten Bogor.
“Mari kita kupas sama-sama, ayo mana yang melakukan pelayanan buruk mana yg melakukan pelayanan baik, mana yang sedang-sedang saja. Tentunya harus bisa berubah para pejabat ini, harta, jabatan itu hanya titipan dari Allah SWT, ayo dong jangan sulit. Saya aja sulit untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan para pejabat eksekutif, apalagi dengan namanya masyarakat biasa yang membutuhkan uluran tangan dari para pejabat pemerintah daerah,” tutupnya. (Nr)
