Makassar, medianasional.id – Potensi tingginya ancaman di wilayah perairan serta ruang udara Indonesia harus terjamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Hal ini karena terbukanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang membuat Indonesia menjadi negara yang tadinya ‘tertutup’ menjadi ‘terbuka’. Sehingga Kemenko Polhukam mengajak pihak terkait untuk tingkatkan pertahanan dan keamanan ALKI.
Hal itu disampaikan, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Hanneg) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Laksda TNI Kisdiyanto pada kegiatan rapat yang bertemakan “Kesiapan Peningkatan Pertahanan dan Keamanan di ALKI II dalam Mendukung Pembangunan Nasional” di Makassar, Sulawesi Tenggara, Rabu (06/12/2023).
Kisdiyanto berujar, bahwa terdapat 3 (tiga) ALKI yang masing-masing memiliki potensi ancaman yang dinilai relevan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius. Dalam hal ini ALKI II, difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.
“Potensi ancaman bisa timbul berasal dari provokasi imbas konflik Blok Ambalat, yaitu politik ekspansional Malaysia, seperti kemungkinan baru klaim wilayah teritorial setelah berhasil menguasai Pulau Sipadan dan Ligitan,” ungkapnya.
Deputi Bidkoor Hanneg juga membeberkan terkait ancaman lain yang mungkin terjadi, yaitu digunakannya wilayah ALKI II untuk manuver angkatan perang negara tetangga, penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara illegal. “Sehingga, kita harus dapat menjamin keamanan tersebut, agar setiap kapal yang melewati jalur ALKI II merasa aman,” sambung Kisdiyanto.
Menurutnya, menjadi salah satu jalur udara terpadat dan sangat strategis di dunia, peningkatan pertahanan dan keamanan dapat dilakukan melalui pemenuhan dan peningkatan personel dan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara.
Lanjut Kisdiyanto, sisi lain pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang merupakan keputusan strategis karena lokasinya yang berdampingan dengan Selat Makassar dan alur ALKI II. “Kolaborasi antar wilayah di ALKI II sangat penting untuk memanfaatkan pembangunan lintas provinsi,” jelasnya
“IKN menjadi koridor bisnis yang menarik bagi kegiatan ekonomi dan investasi, serta mengintegrasikan usaha kolaboratif yang memanfaatkan potensi daerah masing-masing,” tambah Kisdiyanto.
Untuk itu, ia menekankan, bahwa kesiapan dan peningkatan pertahanan di wilayah ALKI II mengingat ALKI II merupakan jalur laut menuju IKN yang memiliki potensi perdagangan dan investasi yang besar, namun juga memiliki potensi ancaman yang tinggi.
“Saya berharap agar satuan-satuan TNI yang tergelar di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dapat berkolaborasi dengan instansi terkait agar mampu menjawab tantangan dan menjamin keamanan dan keselamatan wilayah yang menjadi kewenangan tugasnya,” pungkas Deputi Bidkoor Hanneg.
Untuk diketahu hadir sebagai narasumber Komandan Lantamal VI dan perwakilan Panglima Koopsud II, yang membahas terkait “Pengamanan Aspek Laut dan Udara di ALKI II Tahun 2023 dan Perencanaan pengamanan Tahun 2024”, dan selanjutnya yang mewakili Panglima Kodam XIV Hasanuddin membahas tentang “Penataan Gelar Kekuatan TNI di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin dengan Konsep Operasi Tahun 2023 dan Rencana Tahun 2024”.
Tim Liputan medianasional.id
