Mataram, – Forum Tenaga Honor Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana menggelar hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB pada Senin, 4 Agustus 2025. Pertemuan ini bertujuan menyuarakan tuntutan para tenaga honor, khususnya yang tergabung dalam “Rombongan 4” (R4), yaitu peserta non-ASN yang lulus seleksi PPPK namun tidak terdaftar dalam database resmi, Jum’at 1 Agustus 2025.
Ketua Forum, Nasrullah, menyatakan hearing ini adalah wadah untuk menyampaikan kekecewaan anggota forum yang telah berkontribusi namun tidak mendapat pengakuan. “Kami akan gedor pintu BKD Provinsi untuk menyampaikan suara kami,” tegasnya.
Perwakilan forum, Nasrudin, menjelaskan bahwa kelompok R4 merasa hak-hak mereka tidak diakui meskipun peran mereka penting. Sekretaris Forum, Budi Sasaki, menambahkan beberapa tuntutan utama yang akan disampaikan, antara lain, Pengakuan resmi terhadap peserta R4, Pengangkatan R4 menjadi PPPK paruh waktu, Desakan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan dan verifikasi yang akurat, Alokasi anggaran khusus di APBD untuk insentif bagi tenaga R4, Pelibatan perwakilan R4 dalam diskusi kebijakan terkait tenaga honor dan PPPK.
Forum ini berharap hearing dapat menjadi jembatan komunikasi dengan BKD Provinsi NTB untuk memperjuangkan hak-hak mereka. “Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan atas kontribusi kami,” tutup Nasrullah.
