Malang, medianasional.id – Dana Bantuan Operasional Pengelolaan Pendidikan Usia Dini (BOP PAUD), kenyataannya di mana-mana memang sering menjadi sasaran korupsi dan penyunatan. Selain disunat, aliran dana itu kebanyakan juga tak mencapai sasaran, atau tidak dipakai untuk mengelola PAUD.
Seperti Kepala Sekolah PAUD Darusalam di Dusun Jajang, Desa Sumberjo diduga kuat melakukan penyelewengan mengenai anggaran yang telah di gelontorkan oleh pemerintah tersebut, Jum’at (23/11/2018).
Pasalnya sekolah PAUD dengan jumlah 24 murid itu menerima bantuan dari pemerintah sejak tahun 2016 hingga 2018 tidak ada keterbukaan saat menerima bantuan, dan tidak ada pernah di rapatkan ke wali murid oleh Mahmuda selaku kepala sekolah. Pada tahun 2016 PAUD tersebut menerima bantuan dari Dinas Pendidikan sebanyak Rp 9000.000, tahun 2017 sebanyak Rp 20.400.000 dan pada tahun 2018 ini sebanyak Rp 19.200.000.
Sedangkan dari pihak pemerintah desa sendiri pihak paud mulai dari tahun 2016 hingga 2018 ini juga mendapat bantuan sebanyak Rp 900.000.
Mahmuda selaku Kepala Sekolah saat di temui di rumahnya menyampaikan “Memang benar PAUD Darusalam ini mendapatkan anggaran dari dinas dan dari pemerintahan desa. Semua itu sudah untuk kebutuhan di sekolahan sini, saya sebagai kasek PAUD Darusalam tidak enak enak pak dengan mendapatkan anggaran yang sudah saya terima dan sebelumnya sudah saya musyawarahkan dengan guru yang lain. Dan memang benar mengenai dapatnya bantuan tersebut tidak pernah saya rapatkan dengan wali murid pak”,terangnya.
Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan bagi wali murid, akibat tidak adanya ketransparasian dari pihak sekolah mengenai bantuan yang didapatkan dari Dinas Pendidikan dan pemerintahan desa.
Wali murid banyak yang ingin mengetahui mengenai bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah, tetapi mereka takut jika kepala sekolah tersinggung dengan pertanyaan mereka.
Akibatnya warga masyarakat peduli anti korupsi Malang pun melapor ke Kantor Pusat Tim Penyelamat Aset Negara.
Tim Operasional Penyelamat Aset Negara RI saat di temui menyampaikan “Itu memang benar anggarannya di gelotorkan oleh pemerintah, sedangkan kepala sekolah Mahmudah saat saya mintai keterangan kurang keterbukaan kepada kami, dan kasus ini tetap saya buatkan laporan resmi biar pihak yang berwenang yang menindak lanjuti” terangnya.
Yang menjadi penting kita sorot adalah tentang penyunatan atau korupsi dana PAUD tidak hanya terjadi di Dusun Jajang saja, tapi di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan, bukan baru tahun ini, tapi sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua.
Maka, perlu ada pengawasan dari berbagai pihak, terutama yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan di luar sekolah.
Reporter : TIM
Editor : drwt
