Lampung Barat, Medianasional.id – Polemik ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam gelaran budaya Sekura Cakak Buah di Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, terus memanas. Pernyataan pemerintah yang menyebut alasan teknis seperti tidak adanya undangan resmi dan minimnya koordinasi justru memicu kekecewaan luas dari masyarakat.
Dewan Sekura Pekon Balak sebagai penyelenggara menilai alasan tersebut tidak mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendukung kegiatan budaya tahunan yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.
Tokoh adat sekaligus pembina Dewan Sekura Pekon Balak, Khadin Demang, melontarkan kritik keras saat ditemui di kediamannya, Minggu (29/3/2026).
“Berhentilah mencari alasan tidak tahu jadwal. Kami memang bodoh, tapi jangan terus dibodohi. Apa yang buat jadwal ini makhluk gaib? Ada logo pemda, ada foto pejabatnya,” tegasnya.
Menurutnya, Sekura Cakak Buah merupakan agenda tahunan yang sudah terjadwal jelas dan diketahui luas oleh masyarakat di berbagai pekon.
“Ini agenda tahunan, bukan kegiatan tiba-tiba. Semua sudah jelas waktunya,” lanjutnya.
Khadin Demang juga mendesak pemerintah daerah untuk segera hadir memberikan klarifikasi, bahkan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Pekon Balak.
“Pemerintah harus hadir dan menjelaskan. Kalau memang ada kesalahan, sampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Senada, salah satu panitia penyelenggara mengungkapkan kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dinilai kurang responsif.
“Setiap tahun kegiatan ini selalu ada. Harusnya pemerintah sudah paham tanpa harus menunggu undangan resmi,” ungkapnya.
Kecaman juga datang dari pemerhati budaya asal Bumi Sekala Bekhak, Anthon Chabara Ma’as Gelar Khadin Menang Betanding. Ia mengaku turut merasakan kekecewaan masyarakat Pekon Balak atas sikap pemerintah daerah.
Saat dihubungi, ia menilai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, termasuk Bupati dan jajaran Forkopimda, tidak menunjukkan penghargaan terhadap keberadaan tokoh-tokoh penting di Pekon Balak.
“Pemerintah daerah, Bupati dan seluruh Forkopimda Kabupaten Lampung Barat sama sekali tidak menghargai keberadaan dua tokoh penting di pekon tersebut,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, tanpa mengurangi apresiasi terhadap kunjungan pemerintah ke pekon lain, seharusnya perhatian serupa diberikan kepada Pekon Balak yang memiliki nilai historis dan kultural kuat.
Adapun dua tokoh penting yang dimaksud adalah SPDB Drs. H. Edward Syah Pernong selaku Sultan Sekala Bekhak yang Dipertuan Ke-23 Kepaksian Pernong, serta Ketua APDESI Kabupaten Lampung Barat yang juga berasal dari Pekon Balak.
Sementara itu, masyarakat menilai selama ini pemerintah cenderung hadir hanya ketika kegiatan telah berjalan sukses.
“Kalau acara sudah ramai dan sukses, baru muncul. Tapi saat persiapan dan pelaksanaan, kami berjalan sendiri,” ujar salah satu warga.
Di sisi lain, pihak pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan bahwa ketidakhadiran mereka disebabkan oleh kendala teknis, seperti tidak adanya undangan resmi serta kurangnya koordinasi.
Namun alasan tersebut dianggap tidak relevan oleh masyarakat. Mereka berharap adanya komitmen nyata dari pemerintah dalam mendukung pelestarian budaya lokal.
“Budaya ini kami jaga dengan gotong royong. Pemerintah harus tahu kapan dan di mana mereka seharusnya hadir,” pungkas Khadin Demang.
Polemik ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam memperbaiki komunikasi serta menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pelestarian budaya di Bumi Sekala Bekhak.
