Ternate, medianasional.id – Berdasarkan isu yang beredar di Provinsi Maluku Utara, terkait dengan kebijakan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengangkatan dan penempatan Kepala sekolah di beberapa tempat telah dinilai tumpang tindis.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Kalesang Provinsi Maluku Utara Naim T Umar kepada media ini, Rabu (6/11/2019).
“Kebijakan ini tidak sesuai dengan aturan, apa bisa satu sekolah memiliki 2 kepala sekolah itukan tidak bisa,” Kata Naim sapaan akrab Kempo.
Satu sekolah dengan memiliki dua kepala sekolah, disebabkan karena saat pengangkatan PLT kepala sekolah baru dengan menggantikan Kepala sekolah definitif itu tidak ada surat tebusan penempatan kepala sekolah definitif.
Lanjut dia, bahkan isu yang beredar itu salah satu SMA di Halsel diduga bermasalah, karena tidak menjalankan tugas sebagai guru selama 3 tahun, tetapi di angkat menjadi kepala sekolah.
“Semua ini juga terkesan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di anggap menyalahi prosedur. sehingga pengangkatan juga tidak di ketahui Bidang SMA hingga di angkat Kepala Sekolah,”Ungkapnya.
Kempo juga menuturkan bahwa program Presiden RI yang di dominankan adalah pendidikan dan kesehatan, tapi mengapa administrasi dan kebijakan di lingkup Pendidikan Provinsi Maluku Utara sangat disayangkan.
” SK devinitif di tandatangani oleh Gubernur Malut, namun SK Plt di tandatangani Plt kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan yang diusulkann oleh cabang pendidikan Halmahera selatan. Hal ini sudah tentunya telah melanggar prosedur dan cacat adiministrasi, karena ini bisa dianggap jabatan Plt Kadis Pendidikan lebih tinggi dibandingkan Gubernur,” Terangnya.
Dengan adanya masalah ini, ia berharap ada solusi, dimana Bapak Gubernur Malut harus meninjau kebijakan Kadis Pendidikan, Sehingga hal tersebut tidak terkesan adanya tendensi Politik di tahun 2020.
Safrin
