Mataram, medianasional NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hendaknya dimaknai bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan wujud nyata gotong royong dan kehadiran negara.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, saat membuka kegiatan Edukasi dan Sosialisasi JKN bersama ratusan da’i dan da’iyah se-NTB di Mataram, Kamis (23/7/2026).
“Jika ada warga yang tiba-tiba sesak napas, kita tidak akan memeriksa isi dompetnya dulu sebelum menolong. Kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Itulah semangat gotong royong yang menjadi roh Program JKN,” ujar Abul Chair, Kamis (23/7/2026).
Sekda menjelaskan bahwa prinsip kerja JKN sangat selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam tentang ta’awun (saling tolong-menolong). Iuran dari peserta yang sehat menjadi penopang biaya pengobatan bagi warga yang sedang sakit.
Pemprov NTB mengapresiasi pelibatan para da’i dan da’iyah sebagai mitra edukasi JKN agar masyarakat semakin paham bahwa kepesertaan aktif JKN merupakan bentuk kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menyampaikan bahwa JKN merupakan instrumen penting untuk mendukung program Asta Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Melalui program TASBIH JKN, BPJS Kesehatan menggandeng para da’i sebagai garda terdepan untuk memperluas edukasi hingga ke tingkat akar rumput.
Hingga 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN nasional telah mencapai 285,25 juta jiwa (98,94% dari total penduduk Indonesia) dengan keaktifan peserta sebesar 82,78%.
“Capaian ini membuktikan bahwa gotong royong masih menjadi fondasi utama. Yang mampu membantu yang kurang mampu, dan yang sehat menopang yang sakit,” pungkas Akmal.
