Bandar Lampung, medianasional.id — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (24/8/2026).
Rapat yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, turut diikuti jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda Lampung.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga pangan, terutama menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 24 provinsi mengalami kenaikan IPH pada minggu ketiga Agustus. Secara nasional, kenaikan IPH terjadi di 223 kabupaten/kota, sedangkan 130 kabupaten/kota mengalami penurunan.
Sejumlah komoditas menjadi penyumbang kenaikan harga, di antaranya beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Harga beras medium naik 0,27 persen dibandingkan Juli 2026, daging ayam ras naik 5,84 persen, cabai rawit 3,60 persen, dan cabai merah 0,91 persen.
Usai mengikuti Rakor, Sekdaprov Marindo mengatakan Pemprov Lampung akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bulog untuk memastikan harga pangan di pasar sesuai ketentuan.
“Bulog kita pastikan untuk melakukan intervensi dan penetrasi pasar, sehingga harga di tingkat pengecer sesuai dengan standar yang ada,” ujarnya.
Ia memastikan stok pangan di Lampung masih mencukupi meski mulai memasuki musim kemarau.
“Stok pangan kita cukup. Walaupun sudah mulai mengalami kekeringan, stok bahan pangan pokok yang ada di Bulog masih mencukupi,” ujar Sekdaprov Marindo.
Lanjut, Sekdaprov Marindo mengatakan kondisi harga daging ayam di Lampung secara umum masih aman. Namun, Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian karena indeks harganya masih relatif tinggi.
Pemprov Lampung juga akan memperkuat pemantauan harga dan distribusi pangan bersama pemerintah kabupaten/kota serta TPID. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan akibat kemarau dan menjaga daya beli masyarakat.
