Gubernur 𝙹𝚊𝚖𝚋𝚒 Pimpin Peringatan Hari Otda dan Hadiknas di Lapangan Upacara Pemkab Bungo

𝙱𝚞𝚗𝚐𝚘, 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊𝚗𝚊𝚜𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕.𝚒𝚍 – 𝙶𝚞𝚋𝚎𝚛𝚗𝚞𝚛 𝙹𝚊𝚖𝚋𝚒 𝙷 𝙰𝚕 𝙷𝚊𝚛𝚒𝚜, 𝚂. 𝚂𝚘𝚜, 𝙼𝙷 𝚙𝚒𝚖𝚙𝚒𝚗 𝚞𝚙𝚊𝚌𝚊𝚛𝚊 𝙷𝚊𝚛𝚒 𝙿𝚎𝚗𝚍𝚒𝚍𝚒𝚔𝚊𝚗 𝙽𝚊𝚜𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 (𝙷𝚊𝚛𝚍𝚒𝚔𝚗𝚊𝚜) 𝚍𝚊𝚗 𝙷𝚊𝚛𝚒 𝙾𝚝𝚘𝚍𝚊 (𝙾𝚝𝚍𝚊) 𝚍𝚒 𝚕𝚊𝚙𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚞𝚘𝚊𝚌𝚊𝚛𝚊 𝙿𝚎𝚖𝚎𝚛𝚒𝚋𝚝𝚊𝚑 𝙺𝚊𝚋𝚞𝚙𝚊𝚝𝚎𝚗 𝙱𝚞𝚗𝚐𝚘, Senin (4/5/2026).

𝚂uasana 𝚞𝚘𝚊𝚌𝚊𝚛𝚊 𝚝𝚎𝚛𝚕𝚒𝚑𝚊𝚝 khidmat 𝚍𝚊𝚗 𝚋arisan peserta berdiri rapi, dari ASN, aparat TNI-Polri, hingga pelajar berseragam, menunggu dimulainya peringatan Hari Otonomi Daerah yang dirangkai dengan Hari Pendidikan Nasional.
Di atas podium sederhana, Al Haris berdiri tegak sebagai inspektur upacara. Dengan peci hitam dan setelan resmi, membacakan amanat Menteri dalam negeri dan Menteri Pendidikan yang bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan refleksi atas perjalanan otonomi daerah dan wajah pendidikan hari 𝚒𝚗𝚒.
Gubernur 𝙹𝚊𝚖𝚋𝚒 menekankan bahwa otonomi daerah tidak boleh berhenti pada urusan administrasi dan kewenangan semata. Ia harus bermuara pada pelayanan publik yang nyata—termasuk pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Daerah diberi kewenangan, tapi juga tanggung jawab. Pendidikan menjadi kunci utama kemajuan itu,” garis besarnya.
Upacara berlangsung tertib. Di sisi lapangan, deretan pelajar dari berbagai sekolah berdiri dengan disiplin. Mereka menjadi simbol harapan sekaligus pengingat bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum untuk menakar sejauh mana akses dan kualitas pendidikan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.
Sementara itu, jajaran pejabat daerah tampak hadir lengkap di bawah tenda berbalut merah putih. Kehadiran mereka menjadi penegas bahwa kolaborasi lintas sektor masih menjadi pekerjaan rumah dalam memperkuat otonomi daerah.
Peringatan yang digelar bersamaan ini seolah mengirim pesan sederhana namun tegas otonomi tanpa pendidikan yang kuat akan pincang. Dan pendidikan tanpa dukungan kebijakan daerah yang berpihak, hanya akan menjadi slogan.
Di tengah tantangan pemerataan pembangunan, upacara ini menjadi cermin—bahwa pekerjaan besar belum selesai.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Al Haris tak sekadar memimpin jalannya prosesi. Ia juga membacakan amanat resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—dua institusi yang menjadi poros arah kebijakan otonomi dan pendidikan nasional.
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakannya, ditegaskan bahwa otonomi daerah harus terus diperkuat sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, penekanan tidak lagi semata pada kewenangan, melainkan pada akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Daerah didorong untuk tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Nada yang sama mengemuka dalam amanat Menteri Pendidikan. Pendidikan disebut sebagai fondasi utama dalam membangun daya saing bangsa di tengah perubahan global yang kian cepat. Pemerintah daerah diingatkan untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada kualitas—bukan sekadar angka partisipasi.
Di hadapan peserta upacara yang terdiri dari ASN, aparat TNI-Polri, serta pelajar, pesan tersebut terasa relevan. Barisan siswa yang berdiri rapi di sisi lapangan menjadi representasi nyata dari masa depan yang sedang dipertaruhkan kualitasnya hari ini.
Upacara berlangsung tanpa banyak seremoni tambahan, namun substansi pidato yang dibacakan justru memberi tekanan kuat bahwa otonomi daerah dan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya saling mengikat dalam satu tujuan besar—mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Di tengah realitas masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah, peringatan ini menjadi lebih dari sekadar rutinitas tahunan. Ia menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih panjang, dan komitmen yang dibacakan di podium harus diuji di lapangan. (𝚒𝚍𝚜)