Kampar, medianasional.id – Kepala Dinas Kominfo dan oknum anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar dinilai tidak menunjukan perilaku yang baik terhadap masyarakat. Pasalnya, kedua oknum ini saling melemparkan perkataan kotor terkait persoalan Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, beberapa waktu lalu.
Kadis Kominfo Kabupaten Kampar, Arizon S.E, ketika dikonfirmasi oleh awak media melalui telepon selulernya mengatakan, bahwa Diskominfo tidak ada peluang anggaran untuk THL baru, tapi oknum DPRD tersebut bersikeras memasukan THL.
“Lalu saya bilang, kalau gitu urus saja ke APBD. Namun dia berkata itu bukan urusan saya, pantat kau kata dia kepada saya. Kemudian saya balas pula carutnya dia,” ucapnya. Senin, (25/01/21).
“Kalau dia mengatakan saya melanggar Peraturan Bupati, Perbub yang mana saya langgar? Berarti dia yang ingin melanggar itu,” tutup Kadis Kominfo Kampar.
Sementara itu, Anasril dari Komisi IV Anggota DPRD Kabupaten Kampar saat dikonfirmasi oleh awak media melalui telepon selulernya menjelaskan, dari awal persoalan ini adalah ketika sedang rapat pembahasan KUA PPAS.
“Saya terkejut, yang datang dari Diskominfo itu hanya seorang Kadis. Kemudian tidak membawa lampiran KUA PPAS. Namun kita persilahkan, tidak masalah. Karena anggarannya juga disitu lebih mengarah kepada kepentingan publik, kita berpikir positif saja, bahwa anggaran itu dipergunakan sesuai peruntukan yang telah ditentukan. Jadi abang coba minta bantu sama Kadis Kominfo, ada warga yang tidak ada pekerjaan. Dia orang miskin, ibu bapak dia sudah susah payah menyekolahkannya. Insya allah ketua, nanti kita bantu kata Kadis Kominfo itu kepada saya.
Selanjutnya dari hari berjalan, kita komunikasi melalui WhatsApp disampaikanlah, tidak ada kuota. Kata dia nggarannya kurang, namun kita juga tahu pendapatan daerah juga kurang, kemudian setiap dinas tentu ada dampak pemangkasan anggaran,” jelasnya.
“Selain itu, di rencana kerja pada tahun 2021 Diskominfo itu ada alokasi anggaran untuk penerimaan 4 orang THL, saya pikir ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Dinas. Karena Perbup telah keluar, tidak boleh lagi menambah THL. Saya berpikir, bahwa bisa saja ini ada kekurangan anggota di Diskominfo dan mesti ditutupi dengan penambahan. Walaupun Perbup pelarangan telah keluar, jadi saya sampaikan pada waktu itu ada keluarga tersebut menghubungi saya, lalu saya coba telepon pak Kadis Kominfo.
“Dari awal komunikasi saya menilai dia bukan dengan cara yang sopan dan baik. Dia menyuruh untuk bertanya kepada Edo BPKAD. Namun saya katakan tidak mungkin ke Edo, karena Edo itu bagian keuangan. Lain pula urusannya, langsung dia menghardik saya. Tidak ada katanya, dengan suara keras, Makanya saya terbawa emosi, sebab beliau berbicara dengan tidak baik,” terang Anasril lagi.
Diketahui di rencana kerja Diskominfo ada 4 orang THL. Untuk bulan Januari tahun 2021 ini sudah ada 2 orang yang diterimanya.
“Jadi secara aturan beliau sudah melanggar Perbub. Kedua secara berkomunikasi dengan saya, harusnya bisa berkata lebih baik,” imbuhnya.
“Jangan hanya tidak diperdulikan sepihak saja, sedangkan pihak lain tidak diakomodir dengan berbagai alasan. Kalau pun ada alasan, sampaikanlah secara baik dan bijak. Tentu pak Bupati ini ada kriteria – kriteria orang yang dipercayainya untuk menduduki jabatan eselon II. Namun harus cermat menilai, jangan hanya kemampuan kinerja.
Sementara komunikasi juga dengan masyarakat dan awak media kurang baik, karena saya dengar Kadis Kominfo terlalu kasar membatasi untuk melakukan wawancara dengan Bupati, ini tidak boleh. Karena Diskominfo itu adalah cerminan kinerja dan perbuatan bapak Bupati.
“Kita harapkan Diskominfo itu bukan hanya memberitakan melalui media kinerja Bupati, karena tidak semua masyarakat ada handphone untuk membaca. Lengkapi dengan baliho, spanduk di pedesaan. Jangan videotron saja yang ada di Bangkinang, sebab di Bangkinang itu rata – rata sudah mempunyai akses membaca di media Online,” tutup Anasril.
Reporter : Robinson Tambunan.
