Purbalingga.medianasional.id- Sinyal komunikasi di lingkaran pemerintahan Kabupaten Purbalingga dikeluhkan hilang. Sejumlah pihak mengaku kesulitan berkoordinasi dengan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif.
Keluhan tersebut mencuat pada Selasa (20/10/2026). Informasi yang dihimpun redaksi, kesulitan komunikasi dan koordinasi itu disampaikan oleh sebagian anggota DPRD Purbalingga, sebagian pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota Wirapraja.
“Benar, ada kesulitan jalur koordinasi dan komunikasi dengan Bupati. Sebenarnya ini sudah dirasakan beberapa waktu terakhir,” ujar salah satu anggota dewan di Purbalingga yang enggan disebutkan namanya, Selasa.
Senada, seorang pejabat OPD yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bingung dengan arah kebijakan birokrasi saat ini. Menurutnya, minimnya komunikasi membuat OPD ragu dalam mengeksekusi sejumlah program prioritas.
“OPD butuh arahan yang jelas. Kalau komunikasinya sulit, kami takut salah melangkah,” katanya.
Keluhan serupa juga datang dari tingkat desa. Anggota Wirapraja yang bersentuhan langsung dengan pemerintah desa menyebut banyak agenda desa yang tertahan karena menunggu kepastian dari kabupaten.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum berhasil mendapatkan konfirmasi langsung dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif terkait keluhan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak Pendopo Dipokusumo untuk mendapatkan hak jawab.
Untuk diketahui, Kabupaten Purbalingga saat ini tengah memasuki agenda krusial. Selain pembahasan Rancangan APBD 2027 yang diarahkan untuk perluasan layanan dasar masyarakat, Purbalingga juga akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 184 desa dari total 224 desa pada 10 Desember 2026 mendatang.
Pengamat pemerintahan menilai, solidnya komunikasi antara bupati dengan OPD, DPRD, dan desa menjadi kunci agar roda pemerintahan tidak tersendat, terutama menjelang dua agenda besar tersebut.
“Kunci birokrasi itu komunikasi. Jika di tingkat atas saja sulit berkomunikasi, pelayanan di bawah pasti akan terganggu,” ujar pengamat tersebut.
Redaksi masih akan terus berupaya mendapatkan klarifikasi dari Bupati Purbalingga.
Al_76
