CIREBON, medianasional.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bergerak cepat menindaklanjuti usulan proyeksi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Langkah evaluasi mendalam siap dilakukan dengan melibatkan jajaran eksekutif guna menyiasati lonjakan anggaran di tengah kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, S.H., menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja lintas sektor. Pertemuan tersebut dijadwalkan mengundang Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Cirebon, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
.
“Kami belum bisa memutuskan poin-poin kebutuhan anggaran yang disampaikan oleh KPU Kota Cirebon. Kebijakan ini harus diputuskan bersama oleh dua pihak, yaitu legislatif dan eksekutif,” ujar Agung saat ditemui pasca-rapat kerja bersama KPU.
.
Fokus utama kajian ini adalah membedah pos-pos belanja yang diajukan KPU untuk mencari ruang efisiensi. Pasalnya, usulan anggaran Pilkada 2029 membengkak signifikan hingga lebih dari dua kali lipat, yakni mencapai Rp62,3 miliar, berbanding jauh dari anggaran periode sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp25 miliar.
.
Selain restrukturisasi anggaran, legislatif juga menyoroti urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Dana Cadangan Pilkada. Regulasi ini dinilai krusial agar pemerintah daerah dapat mencicil alokasi dana pemilu secara bertahap setiap tahunnya. Namun hingga kini, pihak eksekutif belum kunjung menyerahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait dana cadangan tersebut kepada dewan.
.
Di sisi lain, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, memaparkan bahwa lonjakan usulan anggaran ini dipicu oleh hasil evaluasi pemilu terdahulu serta faktor demografis. KPU mencatat adanya pertumbuhan jumlah pemilih yang berimplikasi langsung pada membengkaknya biaya pengadaan logistik, penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga penambahan personel petugas penyelenggara ad hoc.
.
Meski demikian, KPU menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif terhadap dinamika fiskal daerah. Mardeko menyebut pihaknya menyambut baik arahan DPRD untuk merumuskan skenario anggaran alternatif yang lebih moderat.
.
“Masukan dari dewan, melihat situasi keuangan pemkot, KPU diminta membuat usulan yang sifatnya moderat. Kami akan mengkaji skenario alternatif agar Pilkada tetap berjalan sukses dan akuntabel dengan biaya seminimal mungkin, tanpa mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok,” pungkas Mardeko.
.
Rapat kerja strategis ini juga turut dihadiri dan dikawal langsung oleh sejumlah anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon lainnya, di antaranya Imam Yahya, S.Fil.I., M.Si., dan Andi Riyanto Lie, S.E.
