Batang, medianasional.id – Penyampaian Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Batang Tahun 2017 mendapat Apresiasi DPRD, pasalnya dua kali berturut – turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) RI perwakilan Jawa Tengah.
Ketua DPRD kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo saat memimpin sidang Paripurna Senin (25/6/18) mengatakan, laporan keuangan Tahun Anggatan 2017 telah diperiksa oleh BPK dan mendapat opini WTP yang kedua kali berturut – turut sejak 2016 dab 2017.
” ini merupakan kerja keras Pemkab Batang beserta jajaran sehingga mendapat opini WTP dan ini yang harus kita pertahankan agar bisa lebih baik lagi sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat Batang dengan Pemkab Batang,” Kata Imam Teguh Raharjo
Bupati Batang Wihaji dalam penyampaian pelaksanaan Raperda Pertanggungjawabannya APBD 2017 mengatakan, dari hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 dapat diketahui, bahwa pendapatan daerah ditetapkan dalam Perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp1.588.601.940.818,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.566. 154.720.813,58 atau 98,59 persen, sehingga Pendapatan Daerah kurang dari target sebesar Rp22.447.220.004,42 atau 1,41 persen.
Sedangkan Anggaran Belanja dalam penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.672:200.073.871,00 dan realisasinya sebesar Rp1.563.181.721.380,96 atau 93,48 persen sehingga yang tidak terserap sebesar
Rp 109.018.352.490,04 atau 6,52 persen.
” Anggaran yang tidak terserap diantaranya belanja pegawai sebesar Rp. 42 miliar, belanja barang sebesar Rp. 27 miliar, belanja Hibah Rp. 2,9 miliar, bantuan sosial Rp. 2 milair, belanja modal Rp. 31 miliar, belanja tak terduga Rp. 2 milair dan belanja transfer bagi hasil ke desa Rp. 1,6 milar,” Jelas Wihaji
Ia juga mengatakan dibanding dengan realisasi pendapatan Tahun 2016, realisasi pendapatan daerah tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 67,5 miliar atau naik 4,51 persen. Untuk realisasi belanja daerah tahun 2017 dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2016 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp. 2,3 miliar atau naik 0,15 persen.
Setelah usai sidang paripurna Bupati Wihaji bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Anggota DPRD melanjutkan kegiatan halalbihalal saling meminta maaf dengan berjabat tangan.
Reporter : Puji Leksono
Editor : Abu Bakar Sidik
