Mukomuko, Medianasional.id – Untuk memastikan penyaluran Bantuan sosial (Bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran, yaitu untuk warga masyarakat miskin. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko telah menginstruksikan kepada seluruh pendamping PKH di desa agar setiap tahunnya melaksanakan musyawarah desa (Musdes). Musdes itu untuk merumuskan dan menentukan warga desa mana saja yang dinyatakan layak menerima bantuan PKH, sekaligus memverifikasi data nama warga penerima PKH yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos).
Dinsos juga tidak menampik, hingga kini masih banyak permasalahan di lapangan soal dugaan warga kaya dapat PKH dan yang miskin tidak dapat. Dan kejadian tersebut bukan hanya di satu atau dua desa. Namun hampir seluruh desa, masalahnya sama. Hal itu juga diakui Kepala Dinsos Mukomuko, Drs. H. Ansari, melalui Kabid Rehabilitasi Jaminan Perlindungan Sosial (RJPS), Elly Susbenti.
“Polemik ini harus segera dihentikan. Caranya, segera lakukan musdes untuk menentukan apakah data nama warga penerima PKH itu masih layak atau tidak. Karena dalam musdes ada pak kades dan perangkatnya. Dan dalam musdes itulah maka akan didapat data valid untuk warga yang layak menerima PKH,” tegas Elly.
Setelah data nama warga yang dinyatakan layak menerima PKH didapat berdasarkan hasil musdes, pihaknya meminta agar segera menyampaikan perubahan atau perbaikan data penerima PKH ke Kemensos melalui Aplikasi Sikenji. Jika perubahan data itu sudah disampaikan, Elly kembali menegaskan, dari aplikasi bisa langsung dihapus nama warga yang dinyatakan tidak layak menerima PKH dari data base.
“Untuk PKH, dari Dinsos dan pihak desa memang tidak ada wewenang untuk memberhentikan siapa yang dapat, karena datanya langsung dari kementrian. Tapi setiap tahun pihak desa bisa mengusulkan atau menganti siapa-siapa saja yang lebih layak mendapatkan bantuan PKH melalui aplikasi sikenji. Nanti dari aplikasi bisa dihapus atau mendelet nama yang dinyatakan tidak layak,” terangnya.
Elly juga meminta agar sesegera mungkin warga yang dapat bantuan PKH agar rumahnya dipasang label warga miskin pra sejahtera.
“Dengan pemasangan label, maka ini akan menjadi hukuman sosial bagi warga kaya namun masih menerima PKH,” pungkasnya. (Wanti)
