Dairi, medianasional.id – Ketua TPK Desa Bintang M Simanjorang tidak berani sedia memberikan jawaban atau komentar saat di tanya oleh wartawan, terkait besaran anggaran upah kerja dan HOK para pekerja pada proyek Dana Desa, Desa Bintang sesuai dengan yang tertera di RAB (Rancangan Anggaran Biaya) serta besaran honor TPK dalam melaksanakan proyek DD tahun 2023 tahun ini. Hal ini terjadi Selasa (19/09/2023), ketika di konfirmasi melalui sebuah pesan whatsapp, yang bersangkutan tidak bersedia memberikan balasan, dan bahkan saat di coba melalui sambungan telepon langsung ke nomor telepon seluler miliknya pun Simanjorang tetap tidak bersedia mengangkat telepon.
Saat di datangi kembali ke kantor desa Rabu (20/09/2023) di kantor Desa Bintang untuk di mintai keteranganya M Manjorang tidak masuk kerja sesuai dengan pengakuan Sekretaris Desa Bintang Chaens Sihombing.
“Hari ini pak Manjorang tidak masuk, tapi biar lebih enak langsung ke kades aja, karena hari Senin kades masuk,” ujarnya.
Fungsi TPK sesuai dengan tupoksinya adalah pembuatan rencana angaran biaya dan desain gambar, serta melaksanakan proses pengadaan bahan dan alat mengkoordinasikan tenaga kerja, melakukan pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
Mengingat fungsi TPK, semestinya ketua TPK Desa Bintang M Simanjorang harus kooperatif memberikan informasi, terlebih lagi jika itu untuk konsumsi publik karena anggaran Proyek Dana Desa Bukan bersumber dari kantong Pribadi Kepala Desa atau uang pribadi TPK melainkan di biayai oleh negara maka tidak perlu ada yang di takuti ataupun di tutup-tutupi.
Sementara itu, Kabid Pemdes Kabupaten Dairi Ganda Sinaga ketika di mintai penjelasan tentang indepensi TPK dalam melaksanakan Proyek DD mengaku tidak dapat memberi jawaban karena sedang melaksanakan Diklat.
“Sory laeku gak bisa jawab, sedang diklat,” balasnya.
