Lombok Timur, redaksimedinas.com – Pasangan calon Gubernur Ali Bin Dachlan dan TGH Lalu Gede Sakti kembali melakukan kampanye dialogis di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam kampanye tersebut, Ali Bin Dachlan menjawab pertanyaan masyarakat terhadap persoalan di Lombok Timur.
Ali Bin Dachlan menyorot beberapa persoalan penting yang menjadi pertanyaan dalam diri masyarakat mulai dari persoalan guru, pertanian hingga terkait lahan tanah. Tentunya, ini membuka hati masyarakat terhadap keraguan selama kepemimpinan dirinya menjabat sebagai Bupati Lombok Timur.
Baginya, selama menjadi pemimpin maka yang dilakukan adalah demi kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada seseorang yang meminta jabatan dengan cara memberlakukan hal yang gampang demi memuaskan kepentingan pribadi.
“Pemimpin yang dicalonkan oleh rakyat adalah pemimpin yang tidak pernah mengekang masyarakat, tidak ada tekanan terhadap masyarakat, otomatis tidak ada orang yang meminta jatah demi memuluskan sesuatu yang diinginkannya,” tegas Ali Bin Dachlan, Selasa (27/3/2018) dalam siaran persnya diterima redaksimedinas.com Rabu (28/3).
Persoalan pertama yang dijawab adalah masalah nasib guru honorer dan guru ngaji. Ali Bin Dachlan mengatakan telah memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini, bahkan dirinya menyesalkan kebijakan pemerintah provinsi yang tidak mengangkat guru honorer daerah yang telah diangkat sebelumnya oleh bupati maupun walikota.
“Saya akan mengangkat mereka (guru honorer dan guru ngaji-red) dua kali lipat dari jumlah saat ini. Apa yang saya ucapkan bukan janji manis semata, karena saya tidak suka berbohong, pembohongan tidak disukai oleh Allah,” bebernya.
Keberadaan guru honorer sangat dibutuhkan oleh sekolah, oleh karenanya guru honorer sangat penting demi pertumbuhan anak di masa depan dari sisi pengetahuan. Bahkan, dirinya sudah mengangkat sekira 385 guru honorer di Lombok Timur.
“Bayangkan saja gaji guru honorer di Lombok Timur Rp750 ribu lebih besar ketimbang di Mataram yakni sebesar Rp350 ribu. Guru harus mendapatkan hak dan kewajiban yang layak bukan mengabaikannya karena guru memiliki peran yang penting di masyarakat,” paparnya.
Sementara buat guru ngaji maka pemerintah sudah menyiapkan bantuan melalui dana bantuan sosial. Hal ini sudah dibuktikan di Lombok Timur dengan menganggarkan dana setiap tahun buat guru ngaji, ini merupakan cara dalam memberikan perhatian kepada guru ngaji yang memiliki peran penting yang sama layaknya guru-guru di sekolah.
Meski demikian, semua guru harus dihormati oleh masyarakat. Jangan menganggap guru yang mendidik muridnya selalu melakukan tindakan kekerasan dan melaporkan kepada pihak berwajib sebagai tindakan kriminal.
“Bila seorang guru memarahi muridnya maka jangan sedikit-sedikit lapor ke polisi, jangan pula melaporkan ke pihak Komnas HAM. Lihat dulu di mana batasnya, jika sedikit-sedikit lapor maka masyarakat akan semakin bodoh. Semua guru yang mendidik dilakukan untuk memberikan kepintaran kepada siswanya, pendidikan karakter juga dibenahi oleh guru-guru,” lanjutnya.
Persoalan lain yang ditanyakan warga adalah perihal irigasi pertanian. Pria yang sapa diakrab Ali BD ini telah menyiapkan solusi, caranya dengan membangun DAM atau bendungan yang fungsinya akan memudahkan pertani dalam proses pengairan.
“Saya sudah melakukannya di Pandanduri, bahkan manfaatnya sudah banyak dirasakan masyarakat khususnya untuk para petani,” lanjutnya.
Walaupun DAM sudah dibangun belum semua dirasakan manfaatnya oleh petani, termasuk di wilayah Sakra Timur. Untuk itu, suami HJ. Supinah ini mengaku di tahun ini banyak program pembangunan irigasi terlebih, persoalan ini kerap dikeluhkan masyarakat.
“Menjadi bupati memiliki keterbatasan dalam membangun secara menyeluruh, karena anggaran yang dimiliki terbatas. Dengan menjadi Gubernur maka perluasan pembangunan DAM bisa dilakukan dengan baik. Tentu saya sangat prihatin, di mana DAM Pandanduri tidak mengalir secara merata. Bahkan, persoalan DAM bukan hanya dirasakan di Lombok Timur saja melainkan dirasakan oleh semua petani di Nusa Tenggara Barat,” lanjutnya.
Target membangun DAM ketika dirinya menjadi Gubernur, maka Lombok Tengah juga menjadi targetnya tepatnya di daerah Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur. Terlebih selama puluhan tahun di Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya memiliki tiga DAM saja.
“Di NTB cuma ada tiga DAM yakni di Batujai, Bendungan Pengga dan Bendungan Pandanduri. Tentu, DAM harus ditambah sehingga perairan irigasi bisa memudahkan petani apalagi mayoritas masyarakat NTB sebagian besar mata pencaharian sebagai petani yang mengandalkan hidup dari hasil pertanian,” urainya.
Terakhir persoalan lahan tanah. Untuk tanah di Rambang, dirinya sudah menelusuri lebih dalam sejak dirinya menjadi Bupati Lombok Timur 2003. Tanah di Rambang memang telah diambil alih oleh TNI AU. Ali BD juga sudah menyambangi Mabes TNI guna menanyakan persoalan tersebut.
Di sini, dirinya menambahkan bahwa TNI adalah milik negara, bila tanah tidak dimanfaatkan oleh TNI maka akan didiskusikan dengan baik apalagi bila dirinya menjadi Gubernur otomatis mempermudah buat menyelesaikan persoalan tanah tersebut.
“Saya sudah mendengar hal ini, dengan bekerja secara diam-diam guna menjawab hati masyarakat. Insya Allah akan ada jalan keluar. Bila sebatas menjadi Bupati maka kapasitas yang saya miliki tidak besar, berbeda ketika menjadi Gubernur maka janji saya akan menuntaskan persoalan tanah ini,” ulasnya.
Sementara itu, calon Wakil Gubernur TGH Lalu Gede Sakti sangat mensupport atas apa yang diutarakan Ali BD. Diakuinya, Ali BD bukan sebatas menebar janji manis pasalnya apa yang diucapkan adalah memang benar dilakukan kala menjabat sebagai orang nomor satu di Lombok Timur.
“Pilih pemimpin yang memberikan bukti, bukan sebatas janji. Kalau cuma janji semua orang bisa melakukan. Lihat bekal, pengetahuan dan pengalaman yang dilakukannya dan ini cara memilih pemimpin yang benar,” tutupnya. (Hrw)
