Wonosobo, Medianasional.id – Dalam beberapa minggu ini bantuan sosial kepada warga miskin dan warga yang terkena dampak pandemi Covid 19 mulai dicairkan, baik bantuan dari Kementerian Sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), BLT dari Kementerian Sosial, BLT APBD Kabupaten, BLT APBD Propinsi, Sembako dari APBN maupun BLT yang diambilkan dari Dana Desa dan bantuan swadaya masyarakat kepada masyarakat yang terdampak Covid 19.
Sayangnya seiring dengan pencairan berbagai bantuan sosial yang masuk kategori Jaring Pengaman Sosial di masyarakat ini tidak menjadikan masyarakat merasa tenang karena di berbagai desa dan berbagai daerah terjadi protes akibat penyaluran bantuan sosial yang dipandang tidak adil.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD kabupaten Wonosobo Suwondo Yudhistiro menuturkan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya sangat banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat baik melaui pesan pribadi maupun melalui media sosial yang mengeluhkan adanya pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Banyak warga yang meminta keadilan, karena merasa berhak mendapatkan bantuan sosial tapi malah tidak mendapatkan, sedangkan banyak warga yang dipandang lebih mampu tetapi justru mendapatkan bantuan. Ada juga yang mendapatkan bantuan sosial dobel-dobel dari beberapa sumber.
Suwondo menjelaskan bahwa ada laporan dari pendamping PKH di Kecamatan Kalibawang bahwa ada warga di Dusun Simpar yang sudah mendapatkan bantuan PKH tapi masih mendapatkan bantuan dari desa, sementara ada warga miskin yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Demikian juga di desa yang lain juga ada laporan kasus yang sama.
Menyikapi kasus-kasus seperti itu yang terjadi di berbagai desa, politisi muda PKB itu meminta agar dilakukan pengecekan ulang oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa sebelum dilakukan pencairan bantuan untuk tahab selanjutnya guna mengurangi kecemburuan sosial yang bisa mengarah terjadinya konflik sosial.
“Saya menyadari beban berat yang dirasakan oleh para Kepala Desa, Perangkat Desa sampai pengurus RW dan RT karena mereka yang bersinggungan langsung dengan masyarakat bawah. Bahkan terkadang mereka menjadi sasaran tuduhan warga dan dianggap berlaku tidak adil, karena mereka yang dianggap menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat bansos. Padahal mereka juga mengeluhkan data kemiskinan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Mereka sudah mengusulkan perbaikan data kemiskinan tapi yang muncul tetap saja berbeda, keluhnya. Bahkan ada Aparatur Sipil Negara yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial, ini kan keterlaluan. Ini benar-benar terjadi karena yang bersangkutan menyampaikan ke saya dan minta saran ke saya. Lalu saya sarankan utk dikembalikan ke pemerintah desa dan diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan bantuan,” tuturnya.
Karena itu, Suwondo yang merupakan anggota DPRD dari Dapil Wonosobo 2 yang meliputi Kecamatan Watumalang, Leksono dan Sukoharjo meminta agar dilakukan pembenahan data kemiskinan yang masih amburadul. Selaku wakil rakyat, Suwondo meminta agar BPS dalam skala lokal maupun dalam secara nasional agar secara serius segera melalukan pembenahan data kemiskinan. “Data kemiskinan harus dibenahi. Jangan sampai terulang lagi data 2011 lalu masih digunakan sebagai acuan pemberian bansos. Akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kementerian Sosial harus serius menata hal ini sehingga bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dalam rangka mengurangi angka kemiskinan,” pintanya.
Sedangkan terkait dengan besaran bantuan yang berbeda-beda dan dari berbagai sumber, pihaknya meminta agar Kepala Desa bersama perangkat memastikan agar bantuan sosial bisa lebih merata. Dalam situasi sulit seperti ini tidak boleh ada dobel-dobel bantuan. Untuk bantuan yang bersumber dari Dana Desa sebesar 600 ribu rupiah agar diberikan kepada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial, sedangkan bantuan dari Kabupaten atau Propinsi yang hanya sebesar 200 ribu rupiah atau diwujudkan dalam bantuan pangan diberikan kepada warga yang tidak terlalu miskin tapi terdampak. Ini situasi sulit, karena jumlahnya yang terbatas dan tidak bisa menjangkau semua warga. Dari Kemensos kurang lebih sekitar 12.000 KK, dari Propinsi ada 35.000 KK, dari Kanupaten sekitar 18.000 KK, masih ditambah lagi dari dana desa dan bantuan lain, tapi itu semua tetap hanya menyentuh sebagian kecil warga saja belum bisa menyentuh sebagian besar warga. Oleh karena itu saya berharap agar semua pihak bisa memahami dan bisa menahan diri, jangan sampai bantuan sosial yang bertujuan untuk menenangkan masyatakat justru menjadi akar terjadinya konflik di masyarakat, pintanya.
Reporter : Andika
Editor : Drajat
