Wonosobo, medianasional.id – Kasus virus Corona atau COVID-19 di Kabupaten Wonosobo terus meroket hingga total hari ini sudah 64 kasus positif Covid-19. Namun hingga saat ini Pemkab Wonosobo belum juga mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Apa alasannya?
“Dalam arti kami berharap masyarakat itu mau mendisiplinkan diri. Sebetulnya kita PSBB atau tidak, kalau mereka patuh, disiplin mengendalikan diri tinggal di rumah ya sepertinya selesai kok masalahnya,” kata Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo. (16/5)
Andang menilai masih ada masyarakat yang bandel untuk mendisiplinkan diri. Padahal, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dapat memutus rantai penyebaran virus Corona. “Tapi kesulitan kita masih sama yaitu untuk menahan diri, untuk tidak keluar rumah kalau tidak (ada keperluan) penting itu kok sepertinya rekoso (sulit). Itu kan tandanya dirinya sendiri tidak mampu mendisiplinkan diri,” tuturnya.
Karena itu kita bisanya hanya mencoba untuk berdialog dengan warga untuk mematuhi protokol kesehatan itu, imbuhnya.
Andang menyebut jika warga Wonosobo tidak bisa mematuhi protokol kesehatan ini maka PSBB bisa menjadi pilihan. Menurutnya, PSBB bertujuan untuk menertibkan para warga yang bandel untuk menerapkan physical distancing maupun berdiam di rumah.
Kita punya pertimbangan itu nanti kita lakukan PSBB untuk menertibkan mereka yang tidak disiplin itu. Tapi sebelum itu dilakukan kita berharap kesadaran masyarakat, soalnya percumah untuk apa di berlakukan PSBB jika masyarakat masih bandel dan masih pada egois, ucapnya.
“Karena semua itu dasarnya kesadaran masyarakat, untuk memutus mata rantai covid 19 kita juga sudah memberlakukan pendalian transportasi (Daltrans) dan mendorong desa-desa untuk mendata pemudik dan sebagainya. Kan harapan dari awal itu bagaimana masyarakat itu bukan hanya jadi pelaksana dan korban kebijakan, tapi juga membangun kesadaran untuk mendisiplinkan diri,” katanya.
Secara Terpisah Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo Suwondo Yudhistiro juga Menanggapai wacana yang berkembang di masyarakat tentang perlunya Kabupaten Wonosobo menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) seiring meningkatnya jumlah pasien yang positif terkena Covid 19 yang jumlahnya sudah mencapai 64 orang, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo H. Suwondo Yudhistiro, M.Ag menilai pemberlakuan PSBB secara resmi oleh Pemerintaha Daerah saya rasa tidak perlu. Karena kalau PSBB diterapkan ekonomi masyarakat akan lumpuh total karena tidak ada aktifitas masyarakat.
Dampak lumpuhnya ekonomi masyarakat akan jauh lebih berbahaya dari pada adanya 64 orang yang terkena Covid 19 karena akan memunculkan berbagai permasalahan sosial seperti masyarakat yang kelaparan, banyak yang stres karena tekanan ekonomi dan munculnya kejahatan yang merajalela di masyarakat. Lagian sebenarnya masyarakat juga sudah banyak yang mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah seperti mengenakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, mengenakan handsanitizer, menjaga jarak ketika sholat, tidak berjabat tangan ketika bertemu orang dan lain sebagainya. Meskipun harus saya akui bahwa menjelang lebaran ini tempat-tempat perbelanjaan terlihat sangat ramai. Hal itu sangat sulit dibendung karena masyarakat memang membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok menjelang lebaran. Lagi pula dalam undang-undang Karantina Kesehatan penutupan pasar memang tidak diperbolehkan. Yang harus dilakukan Pemda sekarang justru harus lebih fokus pada penanganan pasien yang sudah terdampak Covid 19 dan segera melakukan Rapid Test terhadap orang-orang yang pernah berhubungan dengan orang yang sudah dinyatakan positif terutama di kalangan keluarga dekat atau tetangga dalam satu dusun guna mencegah penularan lebih lanjut.
DPRD Kabupaten Wonosobo kuga sudah menyetujui anggaran sebesar 10 M rupiah untuk pembelian rapid test agar bisa menjangkau sekitar 40.000 warga yang berada di desa-desa yang masuk zona merah agar bisa diantisipasi penyebaran lebih lanjut pada orang-orang yang positif terkena Covid 19 tapi blm terdeteksi dan belum bergejala.
Untuk penerapan PSBB juga diperlukan dukungan anggaran yang sangat besar terutama untuk Jaring Pengaman Sosial, sementara anggaran kita sangat terbatas karena sudah terkurangi untuk biaya Pilkada dan pembangunan pasar induk Wonosobo. Kondisi ini jauh berbeda dengan kabupaten tetangga yang tidal ada Pilkada dan tidak ada pembangunan pasar induk, karena itu kita harus realistis dalam mengambil kebijakan, jangan emosional dan jangan terbawa opini masyarakat yang belum tentu benar, pungkasnya.
Reporter : Andika
Editor : Drajat
