Buton Tengah, medianasional.id – Sebagai bentuk Sinergitas Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) dan Kepolisian Resort Buton Tengah (Polres Buteng) guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus dalam rangka mencegah dan meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah setempat.
Untuk itu, Pemkab Buteng dan Polres Buteng melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatanganan nota kesepakatan tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). di Auditorium kantor Bupati Buton Tengah, Jalan Labungkari, Lakudo, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, kemarin Jumat (8/12/2023).
Kegiatan yang diinisiasi Pemkab Buteng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kali ini, bertujuan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus untuk pencegahan dan meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maupun kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdaganan Orang (TPPO).
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Buton Tengah, AKBP Yanna Nurhandiana menyampaikan, penandatanganan MoU atau nota kesepakatan ini merupakan terobosan penting bagi pelayanan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini terjadi di wilayah hukum Polres Buton Tengah.
Lanjut Kapolres, sebagaimanan diketahui bahwa peningkatan tindak pidana yang korbannya anak perempuan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini sangatlah tinggi. “Dengan penandatanganan MoU hari ini merupakan langkah nyata dalam membangun sistem pelayanan yang lebih baik bagi perempuan dan anak serta korban kekerasan terhadap anak di wilayah Buton Tengah,” kata Kapolres.
Menurutnya, dengan adanya pelayanan terpadu ini proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan korban.
“Kami menyatakan komitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini secara profesional. Kami akan bekerjasama dengan instansi terkait serta mengoptimalkan peran Kepolisian, Polwan dari unit PPA yang berkomitmen dengan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.
Sementara ditempat yang sama, Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf menuturkan, kekerasan pada perempuan dan anak merupakan hal yang harus ditangani secara serius dan memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dan lintas sektor.
“Untuk itu perlu peran serta dan dukungan semua pihak dalam upaya pencegahannya, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan terpadu terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,”ungkap Pj Bupati.
Dijelaskannya, pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran negara dalam menjawab tantangan dan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Mari kita bangun komitmen untuk memperkuat jejaring koordinasi antar stakeholder dan lintas sektor, yang merupakan faktor penting dalam proses pencagahan dan penanganan kasus-kasus yang ada. Mari tanamkan nilai-nilai yang berbudi luhur serta kasih sayang, sehingga terhindar dari praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga,” imbau Pj Bupati.
“Penguatan kelembagaan layanan pencegahan dan penanganan kasus dari semua jajaran juga harus ditetapkan secara konsisten mengefetiktifkan unit layanan teknis perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA),” tutupnya.
Kegiatan dihadiri Sekda Kabupaten Buton Tengah, Kostantinus Bukide, Asisten, staf ahli Sekretariat daerah (Setda) para pimpinan OPD, Ketua TP PKK Buton Tengah, Asriyani Yusuf, Kasat Reskrim Polres Buton Tengah, sejumlah ASN lingkup Buteng serta tamu undangan lainnya.
Tim Liputan medianasional.id
