KENDAL- medianasional.id- Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari diacara “Jumat Bersih Bersatu Siaga Bersih Desa” mendapat curhatan dari warga Mororejo, Kaliwungu, yang mengeluhkan banjir rob yang semakin meluas di desanya. Warga gelisah dan mendesak pemerintah daerah maupun pusat serius mengatasi masalah ini, mereka khawatir desanya terancam hilang, ikut bersih dari peta.
“Kami khawatir jika tidak ada solusi, desa kami benar-benar hilang atau bersih dari peta,” tegas Jumadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mororejo di Pelabuhan Kendal, Jumat (20/6/25).
Menurut Jumadi, banjir rob tidak hanya disebabkan oleh kawasan industri, tetapi juga diduga karena adanya pembiaran lahan tambak yang tidak diurus oleh dua perusahaan swasta di Kendal. Selama berpuluh tahun, tambak tersebut diduga dibiarkan menjadi muara dan mengerus tambak.
Selama berpuluh tahun, lanjut Jumadi, tambak yang diduga tidak diurus oleh perusahaan swasta tersebut menjadi muara dan mengerus tambak milik warga, dan saat terjadi banjir rob air meluap ke pemukiman.
“Akhirnya berdampak pada petani tambak warga kami, yang ikut hilang tergerus air laut. Kami mohon dibuatkan tanggul Laut,” jelas Jumadi.
Jumadi meminta dua perusahaan swasta tersebut melakukan upaya pencegahan agar banjir rob tidak semakin meluas. Ia juga mendorong pemerintah sebagai pemangku wilayah melakukan teguran atau menyurati perusahaan swasta tersebut.
“Kita akan segera bersurat ke bupati untuk minta audensi,” ujar Jumadi.
Banjir rob telah menjadi masalah serius di pesisir Kendal dan desa Mororejo, dan berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari warga. Petani tambak kehilangan mata pencaharian dan akhirnya menganggur.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menanggapi serius masalah banjir rob di Mororejo dan beberapa wilayah pesisir di Kabupaten Kendal. Ia menjelaskan bahwa penanganan banjir rob menjadi masalah bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Menurut Bupati, membuat tanggul laut yang efektif memerlukan biaya yang sangat besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah. Oleh karena itu, tidak mungkin biaya tersebut dibebankan pada APBD Kendal.
Bupati menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi banjir rob, seperti penanaman pohon mangrove dan pompanisasi. “Kami juga sudah berkoordinasi dan berupaya mengatasi masalah banjir rob. Kita akan kawal dan perjuangan aspirasi masyarakat agar banjir rob teratasi,” jelas Bupati.
Bupati menambahkan bahwa banjir rob di Kendal telah masuk dalam Program Strategi Nasional (PSN) dan Kendal menjadi salah satu prioritas. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan hal ini ke Kementerian dan Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. “Insyaallah, dengan kerja sama dan upaya bersama, kita dapat mengatasi masalah banjir rob di Kendal,” kata Bupati.
Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, menambahkan bahwa banjir rob telah menjadi permasalahan nasional di pesisir Pulau Jawa. Untuk menangani hal ini, pemerintah pusat berencana membangun tanggul laut (Giant Sea Wall) sepanjang sekitar 500 km dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 1.290 triliun hingga Rp 1.300 triliun.
Bahkan pembangunan tanggul laut ini diperkirakan akan memakan waktu lama, yaitu sekitar 15-20 tahun. Dengan prioritas diberikan pada daerah-daerah yang paling rentan terhadap banjir rob. “Artinya, titik yang paling rawan akan didahulukan dibangun tanggul laut,” kata Benny.
Perihal penyebab banjir rob di Desa Mororejo, Benny menegaskan, Pemkab Kendal akan segera menyurati dan menegur dua perusahaan swasta yang diduga terkait dengan permasalahan banjir rob di Mororejo, Kaliwungu.
“Segera kita surati,” tegas Benny.(*)
