BATANG, medianasional.Id.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang menggelar sidang paripurna guna membahas Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada Rabu (9/9/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD ini berfokus pada penyusunan anggaran yang efisien untuk menunjang program pembangunan serta pelayanan publik.
Wakil Bupati Batang, Suyono, memaparkan rancangan struktur keuangan daerah untuk tahun 2027 tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini dituntut untuk lebih akuntabel karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi pusat terkait Alokasi Definitif Transfer ke Daerah melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Dalam draf RAPBD 2027, total pendapatan daerah Kabupaten Batang ditargetkan menyentuh angka Rp1,870 triliun. Jumlah ini menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar Rp50,470 miliar atau tumbuh 2,77 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp1,820 triliun. Pundi-pundi pendapatan ini disokong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp443,891 miliar (naik 1,86 persen) serta sektor pendapatan transfer yang diproyeksikan mencapai Rp1,427 triliun (naik 3,06 persen).
Berbanding lurus dengan pendapatan, pos pengeluaran juga mengalami peningkatan. Pemkab Batang merancang total belanja daerah tahun 2027 sebesar Rp1,943 triliun, atau melonjak 2,91 persen dibanding pagu anggaran belanja tahun lalu yang senilai Rp1,888 triliun.
Komponen belanja terbesar dialokasikan untuk belanja operasi, yakni sebesar Rp1,430 triliun guna mendanai gaji pegawai, belanja barang/jasa, dana hibah, dan bantuan sosial. Sementara itu, anggaran belanja modal justru menyusut 9,6 persen menjadi Rp142,531 miliar untuk kebutuhan infrastruktur dan aset tetap. Adapun pos belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp14 miliar, dan sektor belanja transfer desa dipatok senilai Rp356,626 miliar.
Akibat porsi belanja yang lebih besar ketimbang pendapatan, APBD Batang tahun anggaran 2027 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp72,450 miliar.
Kendati demikian, Suyono menegaskan bahwa defisit tersebut akan ditutupi secara penuh melalui pembiayaan netto. Angka pembiayaan bersih ini didapat dari rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp73,450 miliar dikurangi pos pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar. Saat ini, draf aturan anggaran tersebut masih dalam proses penggodokan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
