Salatiga, medianasional.id || Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus Kota Salatiga (HMI, PMII, IMM, GMNI, KAMMI, PMKRI) melakukan audiensi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) (9/9). Pada kesempatan tersebut terdapat ambiguitas antara elemen Cipayung plus dengan DPRD, lantaran Ketua DPRD Kota Salatiga yang diharapkan hadir malah mangkir dari audiensi tersebut.
Fahmi Arsyad Ketua Umum HMI Cabang Salatiga mengatakan kehadiran Ketua DPRD merupakan representasi perwakilan rakyat Kota Salatiga. Bagaimana mungkin audiensi tidak dapat dihadiri Ketua DPRD yang mana HMI dan PMII sebelumnya sudah melakukan audiensi namun Ketua DPRD juga mangkir dari permintaan audiensi kami. Harapan dari audiensi ini bahwa memang DPRD Kota Salatiga benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia ditambah kenaikan harga BBM ini.
Ketua Umum GMNI Alfian Fikrimengatakan Kenaikan harga BBM akan menimbulkan inflasi berantai dan berdampak pada kenaikan harga produksi barang dan daya beli masyarakat berkurang sehingga otomatis menimbulkan angka kemiskinan baru. Untuk itu pemerintah memberikan Bansos sampai akhir tahun, setiap bulan Rp 150 ribu atau Rp 600 ribu kepada kaum yang membutuhkan, dikelola Kementerian Sosial. Solusi ini, seakan-akan inflasinya akan selesai pada akhir tahun. Padahal kita tahu setelah tidak ada Bansos.
Ketua Umum PMII M. Ichsan Hidayat menambahkan pemerintah seharusnya memikirkan rakyatnya, dikarenakan BBM adalah barang pokok yang akan mempengaruhi harga barang lain ketika harga BBM itu naik. Isu-isu lain yang belum juga diselesaikan oleh pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita mengambil sample Kota Salatiga dan ternyata masyarakat Kota Salatiga yang berpendapatan menengah kebawah masih banyak dan belum terakomodir oleh pemerintah.
Harapan kami semoga pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia dan segera mengevaluasi kebijakan terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, Tambah M. Ichsan Hidayat.
Dalam audiensi tersebut Cipayung Plus membawa 5 tuntutan yang dibawa di audiensi tersebut;
1. menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan mendesak pemerintah melakukan penghematan anggaran belanja birokrasi dan dialihkan untuk kepentingan rakyat.
2. mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas, dan pertambangan dengan melakukan penegakkan hukum dari hulu ke hilir.
3. mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat serta mengalihkan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
4. mendesak pemerintah Kota Salatiga untuk turun ke masyarakat dalam rangka memastikan pembagian bantuan tepat sasaran.
5. mendesak DPRD Kota Salatiga untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Ketu KAMMI Salatiga Muhyidin Mufid mengaku miris dikarenakan Para pejabat, pemangku kebijakan yang turut andil dalam menaikan harga BBM bersubsidi saja ketika di demo oleh kawan – kawan mahasiswa, justru tutup telinga dan gegap gempita merayakan ulang tahun pimpinan nya.
rasa kekecewaan timbul dari Cipayung Plus Kota Salatiga yang mana audiensi ini bukan diterima oleh Ketua DPRD ataupun komisi terkait, melainkan diterima oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam hal ini Cipayung Plus Kota Salatiga merasa binggung terkait disposisi yang diberikan oleh ketua DPRD kota Salatiga yang hanya mendisposisikan ke fraksi PKS saja bukan dari fraksi-fraksi yang lain.
Dalam pelaksanaan audiensi sedikit memanas lantaran salah satu perwakilan HMI Ramdan Dwi R menyampaikan “saya sangat risih dengan anggota DPRD yang berada didepan saya yang selalu membawa kalimat mewakili fraksi PKS sedangkan surat audiensi yang kita layangkan di DPRD adalah permohonan untuk kita bisa berdialog dengan perwakilan DPRD bukan dari fraksi partai apapun”.
Ketua IMM, Farhan Adli juga menambahkan bahwa dari IMM melihat ada yang tidak beres dengan audiensi kemarin, diawali dengan ditemuinya kami oleh fraksi PKS dan diksi yang digunakan dalam forum selalu “kami fraksi PKS”, bukan atas nama lembaga DPRD. Kekecewaan kami berlanjut dengan tidak hadirnya Ketua DPRD didalam forum tersebut. Jadi, kami menilai audiensi kemarin tidak berjalan dengan baik.
akhir dari audiensi, Cipayung Plus Kota Salatiga mendesak pemerintah untuk mencabut kenaikan harga BBM dan fokus pada pengalokasian APBN yang tepat sasaran terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
