Saya masih tekanjat (terkejut) baca berita yang berserakan pada berbagai media siber munculnya pertanyaan dari anggota dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tanggamus yang menantang calon ketua PWI Lampung, Juniardi menghapus budaya upeti.
Terus terang, selama jadi anggota PWI Lampung dan pernah masuk jajaran pengurus beberapa periode, saya tak tahu hal itu, apalagi sebutan upeti atau setoran tersebut diembel-embeli “budaya” kepada pengurus provinsi (dalam berita tak disebutkan pengurus provinsi apa).
Saya tetap tekanjat walau waktu anjang sana dengan para pengurus PWI Kabupaten Pesawaran, Jumat, Oktober 2021, pertanyaan tersebut muncul kepada saya dan saya beberapa kali balik bertanya maksud dari pertanyaan tersebut, khawatir salah pengertian.
Alih-alih dapat penjelasan lebih detail dan lebih vulgar, seorang wartawan senior setempat malah mengatakan saya tak usah pura-pura tidak tahu. Mereka yakin saya tahu. Saya kembali jelaskan memang tak tahu maksudnya soal upeti tersebut.
Ketimbang berlama-lama dan dianggap kawan-kawan PWI tahu, saya kemudian berusaha memahami dan berjuang keras menyampaikan tanggapan. Saya bilang sepertinya dalam pikiran pun tak ada soal upeti jika diartikan secara harfiah. “Mak keterajang utok”.
Dalam Wikipedia, upeti adalah harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya, sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang-kadang sebagai tanda hormat. Dalam sejarah upeti biasanya diminta oleh negara yang kuat kepada negara-negara sekitar yang lebih lemah, negara bawahan, serta wilayah-wilayah taklukannya.
Saya kaitkan lagi dengan berita yang dipublikasi dalam berbagai media siber hasil pertemuan Juniardi dengan PWI Tanggamus. Dalam berita tersebut, mereka menantang Juniardi menghapus budaya upeti dan setoran kepada Pengurus Provinsi Lampung.
Masih dalam berita yang memenuhi WA grup yang saya ikuti, Selasa (9/11/2021), mereka harus mengikuti tradisi itu selama ini. Karena, jika tidak patuh, maka akan dimusuhi, dicari kelemahannya hingga ancaman pembekuan sebagai pengurus.
“Kami berharap jika calon ketua terpilih, hal-hal itu harus dibenahi. Karena itu menjadi beban. Saya sendiri saat itu mengalami. Karena tidak patuh diancam akan dibekukan, ini organisasi apa. Maka saya menolak, dan begini akhirnya, komunikasi menjadi tidak baik,” kata salah satu senior PWI Tanggamus, Senin (8/11/2021).
Menurutnya, hal ini juga banyak dialami pengurus PWI Kabupaten lainnya di Lampung. “Bang Jun juga sudah dengan sendiri, dari kawan kawan di daerah lainnya. sama problemnya, dan lagi itu tidak transparan. Mau dilantik saja harus setor sekian, acara dipatok iuran sekian,” katanya, diamini pengurus lainnya yang hadir.
Juniardi membenarkan bahwa kabar budaya upeti, setoran untuk kegiatan, hingga acara berbayar itu sama dialami beberapa daerah yang sudah dia kunjungi. Dia berpendapat pengurus PWI daerah jangan sapi perahan.
Saya memilih tak membesar-besarkan hal semacam ini apalagi sampai ditebar ke publik secara masif, cukup menyentil sedikit, numpang liyu, lewat podcast cerdas dan menghiburnya Bung Dolof, putra senior saya di PWI:
Harum Muda Indrajaya.
Alasannya, saya anggap ini urusan dapur sendiri, isi perut, walau selama ini memilih “bungkam” di luar lingkaran kepengurusan selama ini, saya memilih tak sevulgar berita-berita yang berserakan hari ini yang tampaknya semakin panas mendekati Konferwil PWI Lampung awal Desember ini.
Dengan tagline “Merawat Marwah Wartawan” dan Mengembalikan Marwah PWI kepada Anggotanya” sejak awal mulai kasak-kusuk pencalonan ketua PWI Lampung, saya berharap PWI yang akan datang semakin tegak melangkah dengan martabatnya.
Dosa rasanya cuma asyik masyuk memoles media sendiri, sata merasa mungkin sudah saatnya untuk bersama teman-teman seprofesi dan para stakeholder kembali ke khitoh, PWI sebagai wadah organisasi wartawan, saling asih dan asuh.
Kita lihat mata batin semua anggota PWI Lampung di Konferwil PWI Lampung beberapa pekan lagi.
Tabik pun
*Eks Redaktur Liputan SKH Lampung Pos.
* Kontributor Tempo.
* Eks Pimred RMOLLampung.
* Pimum Lampung.Poskota.co.id
