Malang, redaksimedinas.com – Melihat banyaknya penyimpangan alih fungsi lahan permukiman di jalan-jalan protokol dari struktur tata ruang wilayah Kota Malang yang ditetapkan menunjukkan fakta lemahnya pemerintah kota dalam melakukan pengawasan, Kamis (08/03/2018).
Karena lemahnya pengawasan tersebut, pertumbuhan bangunan fisik perumahan, tempat usaha, prasarana dan sarana pendukungnya seakan-akan berjalan tanpa kendali di berbagai titik di Kota Malang.
Seperti halnya lahan-lahan di pinggiran rel kereta yang banyak digunakan atau dimanfaatkan menjadi pemukiman,. Padahal, kondisi tersebut sebenarnya sangat berbahaya. Tak hanya di pinggiran rel kereta saja, namun lahan di sepanjang bantaran sungai juga banyak dimanfaatkam menjadi pemukiman, terutama di kawasan timur Kota Malang.
Melihat hal itu, calon walikota dari pasangan SAE Sutiaji mengungkapkan bahwa penataan ruang dan wilayah tidak boleh secara serta merta untuk disepelekan. Pasalnya, pertumbuhan penduduk dan perkembangan dunia usaha di Kota Malang lima tahun ke depan diprediksi mengalami percepatan yang signifikan.
” Maka dari itu, peraturan daerah (perda) tentang tata ruang wilayah perlu ditinjau kembali. Apabila terdapat kontroversi di dalamnya, segera dilakukan revisi mengingat Kota Malang menjadi pusat dari Malang Raya, ” ungkap Sutiaji
Selama ini, SAE melihat tata ruang wilayah masih belum dijalankan secara konseptual. Sehingga dalam sebaran pusat pelayanan masih berada di jalan-jalan tertentu, utamnya di jalan protokol.
“Makanya struktur relasi pusat dan sub-pusat pelayanan belum memadai. Pengembangan prasarana dan sarana pada sub-sub pusat nyaris tidak pernah dilakukan. Kondisi ini perlu segera ditangani dengan serius”, tegas Sutiaji saat berada di Kecamatan Kedungkandang dan Sukun.
” Dengan tri prasetya, diharapkan bisa terealisasikan pembangunan yang mencakup tiga hal. Yakni pembangunan infratruktur, ekonomi dan juga kesejahteraan seluruh masyarakat sampai dengan masyarakat pinggiran,” tambahnya. (nrt)
