medianasional.id, Mataram, NTB — Suasana di sekitar persidangan dugaan gratifikasi DPRD NTB lagi jadi pusat perhatian netizen dan massa aksi nih. Menanggapi desakan publik yang makin kencang, Pemerintah Provinsi NTB lewat juru bicaranya, Dr. H. Ahsanul Halik (yang akrab disapa Aka), akhirnya angkat bicara pada Kamis (23/4).
Aka menegaskan kalau di negara hukum, hasil akhir persidangan itu ditentukan oleh fakta, bukan oleh seberapa kencang suara di luar ruang sidang.
Pemprov NTB mengaku sangat menghargai aksi demo dan kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Tapi, Aka kasih catatan penting: proses peradilan harus tetap objektif.
“Kita menghormati hak masyarakat buat berpendapat. Tapi perlu diingat, peradilan itu harus bebas dari tekanan massa atau opini yang berkembang di luar,” ujar Aka. Menurutnya, hakim punya independensi penuh buat mutusin perkara berdasarkan bukti, bukan asumsi.
Terkait permintaan massa agar Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dihadirkan dalam persidangan, Aka menjelaskan kalau itu mutlak urusan teknis hukum.
“Hakim yang paling tahu siapa saksi yang relevan buat pembuktian. Jadi, mari kita serahkan semuanya ke majelis hakim yang profesional. Jangan sampai peradilan kita disetir oleh persepsi luar,” tambahnya.
Isu soal pergeseran program dalam APBD juga diklarifikasi. Aka menjelaskan kalau penyesuaian anggaran itu hal yang lumrah dalam tata kelola pemerintahan dan ada payung hukumnya (UU No. 23 Tahun 2014 & PP No. 12 Tahun 2019).
“Itu praktik administratif yang sah, bukan tindakan personal Gubernur. Semua transparan dan masuk dalam sistem perencanaan daerah,” tegasnya.
Meski situasi lagi chaos dengan opini publik, Aka memastikan kalau Gubernur Iqbal tetap fokus kerja buat warga NTB. Pelayanan publik dan program pembangunan tahun 2026 dipastikan nggak bakal keganggu.
“Pemerintah tetap gaspol buat masyarakat. Kita pengen ruang publik tetap sehat, jangan sampai bangun opini yang malah mengaburkan substansi perkara,” tutup Aka.
