SURABAYA, Medianasional.id – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana pemerasan dalam jabatan membutuhkan bukti tindakan pemaksaan yang nyata. Perasaan takut seorang bawahan terhadap atasan tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pemerasan.
.
Pernyataan tersebut disampaikan Nur Basuki saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (10/11/2026). Keterangan ini krusial untuk menguji penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait penyalahgunaan kekuasaan.
.
Di hadapan majelis hakim, Nur Basuki memaparkan bahwa unsur memaksa harus dibuktikan melalui tindakan konkret, baik tekanan fisik maupun psikis, yang berkaitan langsung dengan penyerahan uang atau barang. Rasa takut yang bersifat subjektif tanpa disertai fakta ancaman tidak cukup memenuhi unsur pidana.
.
“Apabila penyerahan dilakukan sebelum adanya tekanan, atau didasarkan pada rasa takut subjektif tanpa tindakan lugas, maka unsur pemerasan tidak terpenuhi,” ujar Nur Basuki di ruang sidang.
.
Ia juga menguraikan perbedaan mendasar antara pemerasan dalam jabatan dengan tindak pidana penyuapan. Perbedaan utama keduanya terletak pada asal inisiatif, kehendak, serta proses terjadinya penyerahan uang. Jika uang diberikan atas inisiatif pemberi untuk memengaruhi kebijakan pejabat, perbuatan tersebut justru masuk kategori penyuapan.
.
Oleh karena itu, rangkaian peristiwa sebelum penyerahan uang harus ditelusuri secara menyeluruh guna memastikan ada tidaknya paksaan dari pejabat terkait. Begitu pula dengan kekhawatiran bawahan akan dimutasi atau dicopot dari jabatan, hal tersebut tetap harus diuji dengan bukti objektif mengenai adanya tekanan langsung.
.
“Pemberian yang dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya ancaman, tekanan psikologis, serta penyalahgunaan wewenang tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pemerasan atau gratifikasi,” tegasnya.
.
Selain soal transaksi, persidangan turut menyoroti keberadaan surat pernyataan yang dibuat oleh pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) di luar pakta integritas. Menanggapi hal ini, Nur Basuki menilai kebijakan kepala daerah harus dilihat dari konteks kewenangan pemerintahan dan ruang diskresi yang sah.
.
Untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang pada surat tersebut, majelis hakim perlu mengkaji latar belakang, tujuan, serta proses pembuatannya dengan mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, keberadaan surat pernyataan tidak bisa otomatis dimaknai sebagai alat bukti pemerasan tanpa menguji fakta di baliknya.
.
Seluruh keterangan ahli, saksi, serta alat bukti yang terungkap di persidangan ini akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
