Lampung Utara | medianasional.id – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indoneaia (Apdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari 23 Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara hari ini mendatangi Pemda Lampung Utara untuk mempertanyakan hak mereka yang belum terbayarkan serta menagih janji Pemda untuk penyelesaian ADD tahun 2019 karena yang terbayarkan baru 3 bulan. Senin (2/12/2019).
“Kita datang ke Pemda Lampung Utara ini untuk mempertanya hak kita yang belum terbayarkan. Kita adalah orang-orang terbaik yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan pemerintahan desa tapi hak kita belum terbayarkan, makanya kita hari ini minta untuk duduk bersama dan menanyakan kepastian pembayarannya,” kata Alwan koordinator aksi perangkat desa, Senin (2/12/2019).
Aksi para perangkat desa itu berlangsung dari depan eks Mapolres Lampung Utara atau depan suwalayan Kotabuni ke halaman Pemda Lampung Utara yang di koordinator lapangan Alwan, bersama masing-masing korlap dari empat daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Lampung Utara dan koordinator Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK Apdesi) se-Kabupaten Lampung Utara.
Maksud perangkat desa tersebut meminta pembayaran insentif dan operasional mereka selama sembilan bulan terakhir yang belum terbayarkan.
“Bayar hak kami baik itu intensif dan biaya operasional kami selaku kepala desa, sekdes, BPD, LPM, Kasi, Kaur, Kadus, TR, Karang Taruna, PKK dan lain-lain, Kami bekerja untuk negara, ko juga punya keluarga dan kami bekerja untuk menghidupi keluarga,” tuntutan Apdesi dan PPDI Lampung Utara. (*)
