Surakarta, medianasional.id
Tindakan atau perbuatan Korupsi adalah perbuatan merupakan perbutan yang tidak bermoral yang sudah masuk dalam karakter dan sifat kepribadian seseorang. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk budaya turun temurun yang sulit di hilangkan karena sudah mengakar di sebagian benak manusia.
Dalam rangka untuk melakukan tindakan mitigasi dan pencegahan terhadap budaya korupsi agar tidak menjadi budaya bangsa Indonesia, Kini Pemerintah Kabupaten Batang menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang peraturan Bupati yang mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di wilayah Kabupaten Batang.
Kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Batang Wihaji bersama Bupati dan Wali Kota se Jawa Tengah dengan Pimpinan KPK yang berlangsung di Bale Kota Surakarta Jawa Tengah Jumat, (27/9/2019).
MoU tentang implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan dalam Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, kegiatan tersebut juga disaksikan oleh orang nomor satu di Jawa Tengah yakni Gubernur Ganjar Pranowo,SH.MIP.
“Kerjasama ini merupakan komitmen Kami selaku Kepala daerah agar tercipta birokrasi bersih serta membentuk generasi muda yang memiliki inetgritas dan anti korupsi,” ucap orang nomor satu di Kabupaten Batang Wihaji
usai penandatangan kerjasama tersebut.
Bupati Batang Wihaji juga berharap, bahwa pendidikan anti korupsi bisa masuk dalam muatan lokal dalam pendidikan karakter di sekolah – sekolah, untuk materi anti korupsinya bisa mengambil atau mendonlowd dari aplikasi ataupun Web resmi milik KPK.
“Ini ikhtiar KPK yang harus dan wajib kita tindak lanjuti bersama untuk membentuk karakter Bangsa yang memiliki integritas. Supaya generasi di Kabupaten Batang untuk 5 hingga 10 tahun kedepan bisa menjadi generasi yang benar – benar anti korupsi,” Beber Bupati Wihaji.
Selama ini setiap, tiap kali Bupati mengajar di sekolah – sekolah pasti menyinggung dan menyampaikan pendidikan karakter dan budi pekerti, karena dari pendidikanlah kualitas suatu Bangsa akan meningkat demi terciptanya generasi muda yang berakhlak mulia.
Dan pada tiga tahun yang lalu Pemerintah Kabupaten Batang terkait transpransi anggaran, telah direkomendasikan oleh KPK) sebagai pusat rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparasi anggaran yang bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Indonesia.
“Rekomendasi KPK ini dinilai baik dalam penyelenggaraan daerah dengan sistem aplikasi E-Budgeting, e-planing, e- bansos sampai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP),” pungkas Wihaji.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, SH.MIP mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan hasil dari provokasi kami dengan berdiskusi dengan para Bupati dan Wali Kota se Jawa Tengah untuk mitigasi pencegahan anti korupsi.
“Kita dorong bupati dan wali kota untuk komitmen tentang pendidikan anti korupsi, dan mereka tidak menolak karena sudah punya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam mitigasi ataupun pencegahan anti korupsi,” ucap Gubernur Ganjar Pranowo,SH.MIP.
Lebih lanjut Ganjar Pranowo juga mengatakan, bahwa road show bus KPK jelajah negeri bangun anti korupsi bisa hadir sewaktu – waktu di daerah, tidak menunggu acara formal di dalam kelas maka gerakannya harus beragam dengan harapan muncul agen-agen anti korupsi di daerah.
“Menurut saya bus KPK akan datang secara tiba – tiba ke daerah, ini mengejutkan orang dan akan viral berbondong-bondong menyambut itu dan mungkin jauh lebih elegan dari pada kita nanti masuk kelas gaya penataran,” Beber Ganjar Pranowo.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, bahwa Roadshow Bus KPK tahun 2019 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sudah satu bulan hadir ke daerah – daerah. Perjalanan bus KPK banyak membawa misi, untuk mendorong upaya pencegahan, karena kita tidak ingin hanya menangkap orang tanpa melakukan pencegahan,karena pencegahan lebih baik daripada mengobati.
“Ini merupakan pendidikan anti korupsi, untuk membentuk karakter anak – anak yang memiliki integritas, namun kita hanya mendorong dan memfasilitasi materi pendidikan anti korupsi yang bisa di dobloawd secara gratis,” kata Alekxander Marwata.
Lebih lanjut Wakil Ketua KPK itu menjelaskan, bahwa ada survai lembaga internasional bahwa anak – anak yang di didik dari lingkungan yang tidak beragama lebih toleran dibanding dengan anak yang di didik di lingkungan agama.
“Oleh karena itu, pendidikan karakter dan anti korupsi harus masuk dalam mata pelajaran disekolah – sekolah, agar generasi selanjutnya memiliki integritas, karena biaya pencegahan jauh lebih murah di bandingkan dengan melakukan perbuatan ataupun tindakan korupsi,” pungkas Wakil ketua KPK Alexander Marwata
Reporter : Puji_L
