Tanggamus, medianasional.id – Masyarakat Pekon Gedung Agung, kecamatan Pulau Panggung mulai meradang dengan kebijakan Badan Hipun Pekon (BHP) yang dinilai mau menang sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan warga pekonnya. Sampai berulang kali dimusyawarahkan tidak membuahkan hasil kesepakatan.
Konflik internal BHP antara kepala pekon berimbas kepada warga, yang sampai saat ini tidak mendapatkan BLT. Hal tersebut disebabkan APBDES Pekon belum ditanda tangani oleh ketua BHP dan anggotanya.
Menurut Iswandi ketua BHP pihaknya tidak mau menandatangani APBDes karena merasa BHP selama ini tidak dilibatkan,
“Selama ini kami merasa tidak pernah dihargai dan sebagai BHP kami tidak difungsikan oleh pihak pekon, pasalnya kami tidak pernah diajak musyawarah dalam penyusunan APBDes tersebut, kami merasa terhina dan diremehkan,” terangnya. Senin (06/06).
Akan tetapi menurut keterangan Kepala pekon Gedung Agung Muntasir bukan seperti apa yang dikatakan ketua BHP.
“Sebenarnya apa yang dikatakan BHP itu tidak benar apapun tidak lah mungkin dalam segala kegiatan pekon itu tidak dilibatkan, dulu kami baik- baik saja, entah mengapa saat terjadi konflik pribadi dengan saya akhirnya seperti ini, seharusnya masalah pribadi jangan di bawa- bawa ke pemerintahan pekon. Akhirnya menimbulkan kerugian bagi warga Pekon Gedung Agung yang membutuhkan bantuan di pekon,” terangnya.
Saat diadakannya musywarah atau rembuk pekon oleh PMD, dihadiri Arpin Kadis PMD didampingi camat dan stafnya, Almuntasir selaku kepala pekon beserta staf dan ketua BHP beserta 4 anggotanya di aula kecamatan pulau panggung. Minggu (05/06/22).
“Kami mengadakan musyawarah ini bertujuan untuk penyelesaian yang baik agar ada kesepakatan antara BHP dan Kepala Pekon bisa terjalin baik kembali sehingga nantinya APBdes dapat di tanda tangani dan adapun anggapan telah terjadi kesalah pahaman intern pribadi bisa terselesaikan dan untuk urusan kepala pekon yang mungkin dianggap salah itu sudah ada yang menangani sendiri,” jelas Kadis PMD.
“Mari kita bergandengan tangan kembali lepaskan ego semua ini untuk kepentingan kita bersama, terutama masyarakat Gedung Agung, yang selama ini tinggal menunggu pencapaian hasil yang baik sehingga ketua BHP dan beserta anggotanya bisa menanda tangani APBdes dan semua ini untuk kepentingan pekon kita bersama,” tegas Arpin.
Dan pada akhirnya dalam musyawarah tersebut pihak BHP menjelaskan sebab dan alasan tidak mau tanda tangan dan sebaliknya kepala pekon juga menjelaskan.
“Apabila semua ini ada kesalahan dari pihak saya, saya minta maaf, karena saya berpikir positif untuk kepentingan warga bahkan saya minta solusi oleh pihak PMD dan camat untuk memikirkan kepentingan umum bukan lagi individual, kasihan warga kita seperti terombang- ambing,” kata Kepala Pekon.
Rembuk pekon sendiri berjalan lancar dan damai, namun pihak BHP dan anggotanya tetap bersih kukuh tidak mau menandatangani APBDes tersebut hal ini sangat disayangkan dengan apa yang sudah disampaikan pihak PMD tidak sama sekali diindahkan.
Sehingga pihak PMD dan kecamatan merasa kecewa dengan hasil musyawarah tersebut.
“Kedepan kita akan berkoordinasi dengan pimpinan dan akan kami sampaikan keluhan warga ini ke pemerintah Daerah khususnya bupati”, tutur Arpin.
Rini warga setempat merasa kecewa mendengar hasil musyawarah itu.
“Kami sangat kecewa dengan BHP adapun dia punya masalah pribadi dengan kepala pekon jangan kami warga jadi korbannya, kita tahu semua pekon sudah bagi BLT dan sampai saat ini kita belum, tolong BHP jangan memikirkan ego diri sendiri lihatlah kami,” keluhnya.
Bahkan menurut keterangan warga bukan kali ini saja mediasi yang sudah di aksanakan tapi hasilnya sama.
“Kemarin saja dari pihak Polsek juga berupaya mencarikan jalan keluar tapi BHP malah ngomong ini urusan BHP tidak ada urusannya dengan polisi,” cetusnya.
Dalam pertimbangan ini warga mendesak agar kepala pekon dapat memberhentikan Ketua BHP dan disegerakan di bentuk struktur BHP yang baru.
“Kita menunggu pertimbangan dari PMD saat mereka berkoordinasi dengan Bupati, artinya saya sebagai kepala pekon menunggu perintah, apapun dasar keinginan warga untuk saat ini kita bersabar,” tutup kakon. ( Redi )
