KENDAL – mediandional.id- Warga empat desa di Kecamatan Weleri, Kendal kembali menggelar aksi protes menuntut penutupan tempat stockpile yang berlokasi di dekat pemukiman warga.
Mereka mengkhawatirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas stockpile tersebut, seperti polusi udara dan kebisingan yang mengganggu kenyamanan warga.
Aksi tersebut dilakukan oleh warga Desa Penyangkringan, Nawangsari, Sumberagung, dan Bumiayu, Kecamatan Weleri, Kendal, Jawa Tengah, Minggu (13/4/2025).
Dalam aksinya mereka menyapu jalan yang dipenuhi debu dan tanah sisa aktivitas truk pengangkut material. Beberapa warga, bahkan melakukan pengecoran ringan secara swadaya untuk memperbaiki jalan yang rusak.
Perwakilan warga yang juga Ketua RT 11 Desa Bumiayu, Alex Susanto menegaskan, bahwa warga tidak ingin ada negosiasi lagi dan minta stockpile harus ditutup.
“Pokoknya kami minta kepada Ibu Bupati, stockpile harus ditutup. Ada izin atau tidak, warga tetap menolak,” tegas Alex.
Alex menyampaikan, bahwa tempat stockpile tersebut telah menjadi sumber masalah bagi warga desa selama ini. Mereka menuntut pemerintah desa dan pihak terkait untuk segera menutup tempat stockpile tersebut dan mencari solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Warga desa juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak lingkungan kerusakan jalan akibat lalu-lalang dump truk besar. Juga kesehatan yang mungkin timbul akibat polusi udara dan kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas stockpile. Dan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesehatan dan kenyamanan warga desa.
“Warung-warung makan juga jadi sepi pembeli karena debu. Dan pihak stockpile tidak pernah ada itikad baik. Janji mau memperbaiki jalan saja tidak ditepati,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari yang hadir di lokasi aksi didampingi Kepala Badan Kesbangpol Alfebian Yulando dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aris Irwanto langsung berdialog dengan warga.
Pihaknya sangat mengapresiasi cara warga yang menyampaikan aspirasinya secara damai.
“Ini patut dicontoh,” ujar Dyah Kartika.
Namun demikian, Dyah menyebut bahwa keputusan soal penutupan stockpile tidak bisa diambil secara sepihak. Pemerintah, kata dia, perlu mengkaji lebih dalam dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha dan dinas terkait.
“Kami tentu harus berembuk dengan semua pihak. Tidak bisa langsung ditutup tanpa kajian dan kesepakatan bersama,” kata Dyah.
Ia juga menegaskan akan mengecek aspek legalitas dan perizinan dari kegiatan usaha tersebut. Pemkab, lanjutnya, akan segera menindaklanjuti tuntutan warga.
“Apa yang disuarakan warga dari empat desa ini akan segera kami tindak lanjuti. Kami tidak akan tinggal diam,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Kendal telah berjanji untuk meninjau kembali izin operasional tempat stockpile tersebut dan mempertimbangkan aspirasi warga. Namun, warga tetap waspada dan bersiap untuk terus mengawal isu ini hingga mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan.
Mereka bersatu untuk menuntut hak-hak mereka sebagai warga desa yang berhak hidup di lingkungan yang sehat dan nyaman.
Dengan tuntutan yang tegas dan aksi protes yang damai, warga empat desa itu berharap dapat mencapai solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dan meningkatkan kualitas hidup di desa mereka.(*)
