Ternate, medianasional.id – Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara menggelar rapat koordinasi, Kamis (31/01/2018), yang menghadirkan Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Kota Tidore dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Ombusman di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Dalam koordinasi tersebut, Ombudsman meminta komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan ujian yang bebas dari pungutan dengan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara Sofyan Ali kepada media ini mangatakan rapat kordinasi ini karena adanya catatan penting dari Ombudsman dalam pelaksanaan ujian tahun-tahun sebelumnya bahwa masih banyaknya praktek pungutan kepada orang tua siswa menjelang ujian, bahkan dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dasar.
” Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat meningkatkan pengawasan internal terkait praktek pungutan menjelang ujian baik kepada sekolah negeri maupun swasta”, pinta Sofyan.
Dari rapat koordinasi, diperoleh beberapa fakta, masih adanya beberapa sekolah yang melakukan pungutan ujian, contohnya di Halmahera Barat karena sumber pembiayaan ujian seperti Dana BOS sering mengalami keterlambatan pencairan.
Hal ini terjadi karena alur penyaluran dana harus ke provinsi lebih dulu, setelah itu baru ditransfer ke masing-masing kabupaten/kota. “Ini sangat disayangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten/Kota karena pemprov sering menunda untuk mentransfer dana BOS ”, ungkap Sofyan.
Ia juga menambahkan, Seharusnya alur seperti ini ditiadakan, agar pelayanan pendidikan khususnya penyelenggaraan ujian dapat terlaksana secara baik.
Selain itu, Sofyan juga menyoroti masih adanya satuan pendidikan dasar baik swasta maupun negeri di Provinsi Maluku Utara yang masih melakukan pungutan ujian. “Ini harus menjadi concern yang serius dari Disdikbud untuk lebih meningkatkan lagi fungsi pengawasan terhadap sekolah-sekolah. Jangan sampai yayasan atau pihak sekolah memanfaatkan momen ujian untuk mendapatkan keuntungan materi dari orang tua siswa”, ujar sofyan.
Kepala Disdikbud Kabupaten Halmahera Barat, Sekretaris Disdikbud Kota Tidore Kepulauan dan Kepala Bidang SMP Disdikbud Kota Ternate sepakat untuk meningkatkan pengawasan menjelang ujian sekolah dan ujian nasional agar tidak ada lagi pungutan sekolah untuk pelaksanaan ujian yang dikeluhkan oleh orang tua siswa.
“Koordinasi seperti ini sangat penting dan berdampak baik untuk peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan. Kami berkomitmen agar tahun ini, tidak ada lagi pungutan menjelang pelaksanaan ujian”, ujar sofyan.
Adapun menurut Sofyan Ali, pada tahun ini Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian seperti tahun-tahun sebelumnya dan akan membuka kanal pelaporan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan ujian.
“ Diiharapkan peran aktif masyarakat agar dapat bersama-sama mengawasi pelaksanaan ujian. Dan apabila ada indikasi tindakan maladministrasi saat pelaksanaan ujian, maka diharapkan segera dilaporkan ke Ombudsman”, tutup Sofyan.
Reporter : Nawar
Editor : Safrin
