Tidore, medianasional.id – Akademisi Kota Tidore Kepulauan (Tikep) mulai menyoroti kinerja 39 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Tidore, pasalnya dari puluhan SKPD tersebut tidak menunjukan hasil yang maksimal dari tahun ke tahun, Senin 9 Oktober 2023.
Sementara 39 SKPD tersebut sudah mestinya merilis capaian kinerja masing-masing sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja.
Namun perihal inilah menjadi pertanyaan besar, sementara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
WTP ini juga dalam penjelasan laporan keuangan telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.
Akademisi sekaligus Wakil Rektor Universitas Bumi Hijrah, Dr. Isra Muksin mengatakan untuk Pemerintah Kota Tidore sendiri, misalnya capaian tidore satu data yang melekat di dinas sosial belum menunjukkan hasil yang maksimal, padahal tidore satu data dapat dijadikan indikator penyusunan program daerah.
Olehnya itu lanjut dikatakan bahwa, Dinas sosial rupanya belum mempunyai inovasi untuk mencapai tidore satu data, padahal suda tercantum tegas dalam RPJMD.
” Saya melihat bukan hanya Dinas Sosial, dan bahkan masing-masing SKPD belum terlalu memahami visi dan misi yang termuat dalam RPJMD, sehingga untuk menterjemahkan dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD belum terlihat capaian yang secara signifikan,” katanya.
Hal yang perlu diapresiasi adalah pengelola keuangan daerah yang selalu mendapat prestasi, mestinya SKPD lain juga berlomba-lomba melahirkan prestasinya.
“Olehnya itu, Walikota dan Wakil Walikota perlu adanya mengevaluasi secara menyuruh terhadap SKPD yang capaian kinerjanya masih dibawah standar yang ditetapkan,” tandasnya.
