Mataram, NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan merupakan akhir dari target pemerintah. Menurutnya, WTP baru membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah benar secara aturan laporan akuntansi, namun belum tentu menjamin dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Iqbal dalam Rapat Paripurna DPRD NTB terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026).
“WTP itu baru menunjukkan kita benar secara administratif. Harapan kita ke depan bukan hanya WTP, tetapi bagaimana kinerja kita bagus dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa birokrasi di Pemprov NTB saat ini masih terlalu kaku dan sibuk dengan urusan administrasi (surat-menyurat dan prosedur), sehingga sering kali mengorbankan pelayanan langsung kepada warga.
Ke depan, ia ingin mengubah budaya kerja tersebut menjadi lebih lincah (agile) dan adaptif dalam merespons kebutuhan masyarakat layaknya sebuah organisasi modern.
Karena keterbatasan dana daerah, Pemprov NTB bersama DPRD sepakat untuk melakukan pengetatan anggaran (refocusing). Anggaran daerah tidak akan lagi dihabiskan untuk program yang menyebar dan tidak jelas, melainkan wajib dikerucutkan pada tiga sektor utama:
Penanganan Kemiskinan
Ketahanan Pangan
Pengembangan Pariwisata
Sejalan dengan Gubernur, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyatakan dukungannya terhadap perubahan pola pikir birokrasi ini. Ia mengingatkan bahwa uang APBD adalah hasil kerja keras rakyat, sehingga keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya diukur dari habisnya anggaran, melainkan dari seberapa mudah pelayanan publik didapatkan.
