Lampung Barat, medianasional.id – Terkait dugaan maraknya pengerjaan infrastruktur pembangunan Jalan Rabat Beton asal-asalan di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di pemangku Sidung Desa/Pekon Buai Nyerupa kecamatan sukau, Lembaga Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) DPC Lambar, yang diwakili oleh Tim Investigasi Heri Budiyanto, dalam hal ini menyikapi pembangunan jalan rabat beton yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) TA 2018.
Seperti yang dikatakan Ketua RT setempat Samsu yang ikut serta dalam pengerjaan jalan itu pada tanggal 10 Juni 2018. Ia mengatakan, “asal material yang digunakan seperti pasir batu (Sirtu) yang diambil dari aliran sungai way rekuk sebanyak 50 kubik dengan harga Rp 230.000 per kubiknya. Kemudian jumlah Semen yang dijatah oleh Kepala Desa sebanyak 125 Sak dan untuk semen tersebut tidak boleh lebih. Lalu untuk papan pembatas setengah kubik dibeli dengan harga Rp 1.800.000, sedangkan plastik pujipelapis dasar sepanjang 250 meter seharga Rp 500.000. Lalu untuk pekerja berjumlah 8 orang digaji masing-masing Rp 70 Ribu per hari, untuk 2 orang kepala tukang digaji Rp100.000 perhari”, bebernya. Melihat jumlah dan harga material serta upah pekerja, menurut Kalkulasi Ketua RT dana yang dikeluarkan kurang lebih hanya Rp 30.150.000.
Kemudian menurut pengakuan Pemangku setempat Ahmadi, mengenai pembatasan penggunaan Material oleh Kepala Desa itu benar. Sebab dirinya juga sudah mendapat laporan dari warga dan ketua RT.
Ahmadi menambahkan, “jika kita lihat pagu dana untuk pembangunan itu, terkesan fantastik. Karena dalam satu titik anggarannya mencapai Rp56 Juta”, jelas Ahmadi.
Baca Juga : Proyek Dana Desa Asal Jadi Semakin Marak di Kabupaten Lampung Barat
Menyikapi hal ini, Heri budiyanto mengatakan, “delapan penggarapan bangunan tersebut disinyalir adanya tindakan Korupsi oleh oknum Kepala Desa. Pasalnya jika dihitung rincian dari kegiatan tersebut, itu jelas untuk pembelian sirtu per kubiknya Rp 230 Ribu, jika dikalikan 50 kubik keseluruhannya Rp 11.500.000. Untuk semen 125 sak, dikalikan Rp 70.000 berikut ongkos angkut ke lokasi total Rp 8.750.000. Sementara ongkos tukang 10 hari, dikali Rp 100.000, dikali dua orang total keseluruhan Rp 2 juta. Dan untuk upah tenaga pembantu sebanyak 8 orang masing-masing Rp 70,000 Perhari Total keseluruhan Rp 560.000. Kemudia jika dihitung Anggara Pembangunan senilai Rp 56 juta per titiknya maka itu tidak sinkron dengan pengakuan RT dan kalkulasi di atas. Karena dalam satu titik hanya menghabiskan dana Rp 30 juta. Sementara dengan Dana 20% dari nilai Rp 1,1 Miliar, berarti mencapai Rp 200 juta lebih, dan untuk sisa dana itu dikemanakan?” terang Heri.
Masih kata Heri, Ia berharap pihak terkait segera turun ke lapangan dan memantau kinerja Kepala Desa Buai Nyerupa tersebut. “Serta memastikan kemaksimalan hasil pekerjaan itu”, pungkas Heri.
Reporter : Dedi F
Editor : Dian F
