Lampung, medianasional.id | Kerusakan jalan di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung sangat merugikan dan menghambat kelancaran transportasi masyarakat Lampung. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat sangat terpengaruh dengan kondisi akses jalan yang rusak.
Selain itu, jumlah wilayah yang akses jalannya rusak semakin meningkat. Sebab, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak kunjung untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut hingga waktu yang cukup lama.
Sampai-sampai, orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden RI Ir. Joko Widodo harus meninjau langsung beberapa ruas jalan yang rusak parah, baik jalan Nasional, jalan Provinsi maupun jalan Kabupaten/Kota, setelah viral di medsos maupun media massa terkait rusak parahnya jalan-jalan di beberapa titik/wilayah di Provinsi Lampung.
Menurut Presiden RI Jokowi, dalam waktu dekat pemerintah pusat akan mengambil alih untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak parah di Provinsi Lampung.
“Semangatnya ada, kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat kondisinya hari ini, baik jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan kota yang rusak parah,” ujar Jokowi.
Bahkan Jokowi menyindir, bahwa tanggung jawab pemerintah pusat itu adalah jalan nasional.
“Masyarakat harus tahu, tanggung jawab jalan nasional itu ada di pemerintah pusat, jalan provinsi itu tanggung jawab gubernur dan jalan kabupaten/ kota adalah tanggung jawab Bupati/Walikota,” tegas Jokowi.
Tapi karena jalan-jalan yang rusak parah ini sudah lama tidak diperbaiki baik oleh gubernur maupun Bupati, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Tapi ini karena memang sudah lama, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” kata Jokowi.
Dan khusus untuk Provinsi Lampung, tahun 2023 pemerintah pusat akan menganggarkan lebih kurang Rp. 800 miliar untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak parah.
“Tahun ini khusus untuk Lampung, pemerintah pusat akan meluncurkan anggaran kurang lebih Rp. 800 miliar untuk 15 ruas jalan, dan akan dimulai pembangunannya pada bulan Juni 2023 karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu,” ucap Jokowi.
Tapi menurut Presiden, ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati.
“Tapi juga nanti ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya pak gubernur, ada yang menjadi tanggung jawabnya bapak/ ibu Bupati yang ada disini, jangan semuanya pemerintah pusat.” Pungkas Jokowi. (*)
