Jailolo, medianasional.id – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abduradjak, meminta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tidak saling menyalahkan soal angka defisit APBD Perubahan Rp. 165 miliar.
Syahril ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/07/2020) menyatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak membahas sendiri soal angka defisit, tapi pembahasan anggaran ketika sudah disusun TAPD, kemudian dibahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, setelah itu DPRD yang menyetujuai bukan TAPD, jadi dalam posisi ini, F-PKB tidak harus saling menyalahkan Pemkab soal angka defisit.
”Kan dokumen rancangan APBD diserahkan ke DPRD, kemudian TAPD bersama Banggar melakukan pembahasan dan disetujui oleh DPRD, jadi jangan saling menyalahkan soal angka defisit,”cetusnya.
Mantan Kepala BPKAD Halbar ini menjelaskan, saat ini pemkab berupaya agar tahun anggaran 2021 berjalan normal, karena angka defisit itu terjadi apabila pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, misalnya anggaran yang tersedia hanya untuk belanja 10 item, namun harus dipaksakan belanja 15 item, karena menutupi kebutuhan yang dianggap mendesak untuk kepentingan masyarakat, sehingga terjadi pembengkakan pembiayaan dan terjadinya angka defisit.
”Dan itu kita semua tau, baik DPRD amupun Pemkab, jadi kalau mau normal ya kita ikuti saja sesuai kemampuan anggaran, agar pembiayaan berjalan normal dan kita tidak saling menyalahkan soal angka defisit,”tegasnya.
Ketua TAPD Pemkab Halbar ini mengaku, pemkab hanya mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan, jika DPRD menganggap tidak rasional dan harus dinormalkan itu menjadi kewenagan DPRD, karena Pemkab sifatnya hanya mengusulkan, tapi yang punya kewenagan untuk mengesahkan adalah DPRD.
”Jika ingin berjalan normal ya semua tergantung DPRD, karena yang mengesahkan anggaran adalah DPRD bukan pemkab,”pungkasnya. (Ann)
