Lampung Utara | medianasional.id – Terkait dengan adanya keluhan masyarakat tentang pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terutama mengenai lambanya dalam proses kepengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.
Menanggapi hal tersebut. Plt. Bupati Lampung Utara dr. Sriwidodo meminta kepada aparatur pemerintah disetiap satuan kerja untuk mengoptimalkan kinerja terutama dibidang pelayanan masyarakat.
.
“Saya instruksikan tidak berlama – lama atau berhari – hari, apalagi sampai berbulan bulan- bulan. Jangan banyak birokrasi,” tegas dr.Widodo dalam rilisnya melalui whatshapp, Jumat dini hari.
.
Menurutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkitan dengan perizinan agar menugaskan piket stafnya untuk selalu siaga di kantor. “Jadi, jangan konsumen atau masyarakatnya yang mondar-mandir kedinas. Jika ada berkas yg kurang, sepanjang bisa di susulkan dan bisa dipertanggung jawabkan jangan menghambat keluarnya izin. Bila perlu dalam hitungan hari selesai,” kata mantan kepala dinas kesehatan ini.
.
Plt Bupati juga mengharapakan, pelayanan online untuk terus ditingkatkan. “Jangan kalah dgn ojek online, taxi online. Sistem jemput bola,” ujar dia.
.
Pelayanan perizinan jangan sampai menimbulkan kesan lambat atau berbelit belit bahkan hingga pungutan diluar ketentuan perda. “Jika gratis ya, gratis.
semua yang bersifat mengambat investor harus di pangkas, jika masih ada keluhan perizinan bisa melapor ke Plt. Bupati atau Sekda,”ungkapnya.
.
Sementara disisilain, kegiatan paskibraka yang sampai kini belum jelas kegiatannya karena keterbatasana anggaran. Plt. Bupati Sriwidodo menyebut Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan mendukung kegitan Paskibraka.
.
“Tekait dana, saya sudah meminta keuangan untuk mengalokasikan dana serta mendukung pendanaan melalui Dispora sesuai aturan. Kadispora segera mencairkan dana sebagaimana prosedur dan aturan sesegera mungkin,” kata Widodo.
.
Plt. Bupati juga menginstruksikan untuk segera mencairkan dana kepada Petugas kebersihan, Pol PP, Pembayaran media, Honor kebersihan, Lampu jalan, Dana Desa (DD), Operasinal Puskesmas,Oprasional Camat, Jasa Medis Dokter dan Dana Kegiatan SKPD lainnya termasuk anggaran persiapan Pilkada. “Ini semua harus segera kita cairkan. Saya sudah intruksikan untuk dibayarkan sesuai ketentuan,” ujar Widodo.
.
Begitu juga dengan sertifikasi guru , ia meminta , Dinas Pendidikan segera mengurus dan jika dana sudah masuk segera disalurkan. Paling lambat 3x 24 jam setelah dana masuk dari pusat dan tersedia harus disalurkan sampai yang menerima.
.
“Saya meminta semua aparatur dipemerintahan ini bekerja cepat, tepat dan bermanfaat. Satuan kerja agar lebih efisien dalam penggunaan dana. Dan mengajukan yg prioritas pro rakyat. Tidak lelet, lamban. Apalagi mempersulit,” kata Plt. Bupati.
.
Widodo menyebut meski dalam kondisi kesulitan keuangan akibat pembayaran hutang ditahun 2017. Pihaknya tetap mengalokasikan anggaran kegiatan bagi pelayanan dan pembangunan secara maksimal. (**1L)
