INDRAMAYU, medianasional.id – Di tengah tantangan perubahan iklim dan target swasembada pangan yang kian mendesak, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menunjukkan langkah konkret. Fokus utama kali ini tertuju pada urat nadi pertanian: jaringan irigasi tersier.
.
Pada Senin, 14 April 2026, suasana Aula DKPP Indramayu tampak berbeda. Pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2026. Di bawah kepemimpinan Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si, pertemuan ini menjadi panggung kolaborasi antara birokrasi, tenaga teknis, hingga ujung tombak di lapangan—para petani.
.
Pemberdayaan Berbasis Swakelola
Salah satu titik krusial yang menjadi sorotan adalah proyek di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan. Di sana, negara hadir melalui alokasi dana sebesar Rp100.000.000 yang bersumber dari APBN-Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Namun, yang menarik bukan hanya besaran angkanya, melainkan model eksekusinya.
Salah satu titik krusial yang menjadi sorotan adalah proyek di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan. Di sana, negara hadir melalui alokasi dana sebesar Rp100.000.000 yang bersumber dari APBN-Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Namun, yang menarik bukan hanya besaran angkanya, melainkan model eksekusinya.
.
Alih-alih menggunakan kontraktor besar, pemerintah mempercayakan pengerjaannya kepada Kelompok Tani “Sri Kedokan Gua” di Blok Serja melalui sistem swakelola. Strategi ini diambil agar dana pemerintah berputar di tingkat bawah, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan rasa kepemilikan bagi petani terhadap infrastruktur yang mereka bangun sendiri. Proyek ini diproyeksikan mampu menjamin pasokan air secara optimal bagi sedikitnya 10 hektare lahan produktif.
.
Transparansi dan Pengawasan Berlapis
Kepala DKPP, Sugeng Heryanto, menegaskan bahwa kualitas adalah harga mati. Mengikuti arahan Bupati Indramayu, setiap proyek infrastruktur harus memiliki multiplier effect bagi kesejahteraan petani. Untuk itu, sistem monitoring “tanpa celah” diterapkan.
Kepala DKPP, Sugeng Heryanto, menegaskan bahwa kualitas adalah harga mati. Mengikuti arahan Bupati Indramayu, setiap proyek infrastruktur harus memiliki multiplier effect bagi kesejahteraan petani. Untuk itu, sistem monitoring “tanpa celah” diterapkan.
.
“Kami mewajibkan pendampingan penyuluh secara melekat. Setiap progres fisik wajib terdokumentasi dan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari Koordinator Penyuluh hingga ke tingkat Kabupaten,” tegas Sugeng dengan nada optimis.
.
Tak hanya pengawasan internal, DKPP juga membuka pintu bagi kontrol sosial. Pemasangan papan informasi proyek di lokasi lengkap dengan titik koordinat presisi (-6.416452°S, 108.378654°E) menjadi bukti transparansi publik. Langkah ini mendapat apresiasi positif dari HD Sumantri, Ketua LSM AMN DPD Kabupaten Indramayu. Menurutnya, keterbukaan data teknis seperti ini memudahkan masyarakat untuk ikut mengawal uang rakyat agar benar-benar menjadi manfaat.
.
Sinergi untuk Masa Depan
Keberhasilan di Balongan diharapkan menular ke wilayah lain. Tercatat, kelompok tani berprestasi seperti Rawa Kidang, Tani Kuning I, Si Dewi, dan Harapan Mulya yang tersebar di Juntinyuat, Karangampel, hingga Terisi, juga turut digandeng dalam proyek serupa.
Keberhasilan di Balongan diharapkan menular ke wilayah lain. Tercatat, kelompok tani berprestasi seperti Rawa Kidang, Tani Kuning I, Si Dewi, dan Harapan Mulya yang tersebar di Juntinyuat, Karangampel, hingga Terisi, juga turut digandeng dalam proyek serupa.
.
Melalui perbaikan infrastruktur yang masif dan transparan ini, Indramayu optimistis mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Target akhirnya jelas: produksi padi tetap melimpah, kesejahteraan petani meningkat, dan posisi Indramayu sebagai penopang utama pangan nasional tetap tak tergoyahkan.
