Lampung Utara | medianasional.id- Sempat terjadinya miskomunikasi antara management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi bersama para karyawannya, akhirnya menemui solusi kemudian kedua belah pihak setuju menandatangani nota kesepahaman yang di saksikan langsung oleh Plh Sekdakab Lampura, Sofian, Kepala Bappeda yang juga Assisten II Bidan Ekonomi dan Kesra, Syahrizal Adhar serta Kadiskes, Maya Metissa dan Plt Direktur RSD, Syah Indra Husada Lubis serta tenaga kesehatan disana yang bertempat di Aula RSUD setempat. Rabu (16/1/2019).
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama dengan manajemen Rumah Sakit Daerah HM Mayjend Ryacudu Kotabumi siap mengevaluasi struktur kerja dan pola kerja yang ada didirumah sakit kebanggaan masyarakat di kabupaten berjuluk “Kotabumi Bettah itu”.
Menurut Plh Sekdakab Sofian, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan perbaikkan yang dilakukan dalam menunjang program pemerintah. Khususnya dibidang kesehatan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat sehat dan berdaya saing kedepannya.
“Alhamdillah segala perbedaan pandangan yang ada selama dituangkan dalam nota kesepahaman, tadi kita telah tanda tangani demi kebaikkan rumah sakit tercinta kedepannya, “kata Plh Sekdakab Lampura itu usai penandatanganan nota islah bersama karyawannya.
Sofian menjelaskan beberapa point pentingnya dalam rumusan itu mencakup struktur kerja, pola kerja serta imbalan jasa diterima oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang disesuaikan dengan kinerja dilapangan, hingga kedepannya dapat tidak ada lagi perdebatan didalamnya.
“Ya itu sedang kita rumuskan, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi akan kita realisasikan. Harapannya semua dapat berjalan fengan baik tanpa ada akses lainnya. Dan tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan mendalam, serta disesuaikan dengan peraturan berlaku, “terangnya.
Sebelumnya, pihak Rumah Sakit Daerah HM Mayjend Ryacudu Kotabumi siap menampung aspirasi peserta aksi demonstrasi yang notabenenya jajaran rumah sakit setempat. Hal itu dikatakan oleh Plt Direktur RSD setempat, Syah Indra Husada Lubis menanggapi keinginan peserta aksi dilaksanakan Kamis (3/1/2019).
“Nanti coba akan kita koordinasikan dengan pimpinan tentunya, dan saya berterima kasih kepada rekan semua yang telah menyampaikan sarannya. Akan kami tampung semua aspirasi rekan-rekan semua, “kata dia.
Menurut Syah Indra Husada Lubis, pihaknya siap menampung seluruh aspirasi disampaikan oleh rekan sejawatnya saat menyampaikan aspirasi kepada DPRD setempat. Untuk dapat dicarikan solusi terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
“Saya berterima kasih atas pesan dan saran yang disampaikan oleh rekan-rekanku sekalian. Ini akan menjadi koreksi dan coba akan ditampung serta mencarikan solusinya. Sebagai manusia biasa, inilah kemampuan saya, “kata dia ketika dimintai komentarnya mengenai permintaan para demonstrans.
Menurutnya, sampai dengan saat ini status dari RSD HM Mayjend Ryacudu masih berbentuk UPTD, pasca belum ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai BLUD. Sehingga keinginan tenaga kesehatan, khususnya berstatus THL masih simpang-siur. Begitupuj terkait dengan status pegawai negeri dan pegawai BLUD yang sempat dipertayakan dalam aksi itu. (*)
