Pekanbaru, medianasional.id – Atas upaya dan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penurunan angka stunting berbuah hasil, Pemerintah Kabupaten Kampar mendapat penghargaan dari Gubernur Riau, Drs. Syamsuar, M.Si, atas capaian terhadap penurunan stunting.
Penghargaan tersebut di terima Pj Bupati Kampar bersempena dengan kegiatan Rakor Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas/JKN) merupakan sebuah Program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup produktif, sehat dan sejahtera. JKN juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia, untuk itu Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau lakukan komitmen bersama dengan seluruh Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau dalam rapat koordinasi JKN yang dilaksanakan di Ball Room SKA Co-Ex Swiss -Bel Hotel International Pekanbaru, Senin (31/7). Penghargaan tersebut merupakan prestasi atas penurunan Prevalensi angka stunting berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang mencapai 11,2 Persen terhitung 22 Januari 2023.
Artinya pemenuhan akan gizi anak yang terdampak stunting tersebut terus kita upayakan, sehingga akhir tahun 2024 Kampar telah dapat meminimalisir penurunan angka stunting,” kata Firdaus usai menerima penghargaan.
Selanjutnya Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus, SE, MM, menyatakan, bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan menanggulangi anak balita stunting. Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar beserta CSR Kabupaten Kampar selalu melakukan terobosan – terobosan dalam menekan angka stunting, dan ini telah terbukti dengan turunnya angka stunting di Kabupaten Kampar. Kemudian dengan memberikan makanan tambahan bergizi untuk anak sekolah yang bekerjasama dengan Dinas Dikpora Kabupaten Kampar serta perusahan menjadi bapak asuh bagi balita penderita stunting merupakan salah satu terobosan besar yang telah juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar,” ujarnya.
Sementara itu, acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten I provinsi Riau, Masrul Kasmy selaku mewakili Gubernur Riau didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau selaku leading sektor kegiatan Zainal Arifin SKm, MKes, yang juga dihadiri oleh Kepala Deputi BPJS Kesehatan Regional Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Kampar, Muhammad Firdaus, SE, MM, yang tampak didampingi oleh Plt. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Riadel Fitri, Kadis PMD Kabupaten Kampar, Lukmansyah Badoe, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Zamzami Hasan, Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Muslim dan Perwakilan dari Bappeda Kabupaten Kampar.
Dalam Rakor Jamkesnas/JKN Tingkat Provinsi Riau ini disebutkan, bahwa Provinsi Riau dari 12 Kabupaten/Kota telah ada 7 Kabupaten/Kota yang telah meraih target UHC (Universal Health Coverage) yang merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Sehingga juga tercatat masih ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target UHC dan dalam Tahun 2023 harus sudah capai target tersebut.
Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang belum mencapai target UHC selain Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hilir. Maka untuk itu disela – sela Rakor Pj. Bupati Kampar katakan akan mengerahkan seluruh stekholder dalam memenuhi target UHC di Tahun 2023 ini. Kemudian Pj. Bupati Kampar menuturkan, bahwa Kabupaten Kampar Oktober 2023 akan capai target tersebut.
“Kabupaten Kampar dengan penduduk 847.236 jiwa, dan sebanyak 742.221 jiwa atau masih 87,60% yang telah terakses pada jaminan kesehatan ini, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mencapai UHC nantinya agar tercapai target di Oktober 2023 akan lakukan Sharring Anggaran dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan rincian 55% dari Pemerintah Provinsi dan 45% dari Kabupaten Kampar sendiri nantinya” demikian dipaparkan Firdaus.
Dalam Rakor juga telah dijelaskan bahwa per 1 Januari 2014 semua jaminan kesehatan telah diintegrasi ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan kesehatan ada dalam beberapa bentuk peruntukan yakni Askes Sosial untuk PNS, Penerima Pensiun dan Veteran, Jamsostek diperuntukan bagi Pegawai BUMN dan Swasta dan Jaminan Keseharan bagi TNI/Polri. Sedangkan Jamkesmas diperuntukan untuk fakir miskin atau orang tidak mampu yang telah terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran atau dikenal dengan PBI.
Masih banyaknya masyarakat yang belum terinput sebagai penerima jaminan kesehatan ini, Pemerintah Provinsi Riau tekankan kepada seluruh Kabupaten/Kota terutama yang belum mencapai target UHC untuk segera lakukan percepatan dalam pendataan masyarakat agar terinput kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimasing-masing daerah. Sehingga pada 31 Desember 2023 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau telah mencapai UHC.
Untuk pencapaian dimaksud Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh Pimpinan Kabupaten/Kota lakukan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk menggesa pencapaian UHC menyeluruh pada 31 Desember 2023 mendatang. Dan dalam Rakor Jamkesna/JKN se Provinsi Riau ini juga diberikan Piagam Penghargaan kepada beberapa Kabupaten/Kota dalam pencapaian dibidang kesehatan dan kemasyarakatan. Kabupaten Kampar sendiri Pj. Bupati Kampar terima Penghargaan atas Pencapauan Penurunan Prevalensi Stunting Berdasarkan Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa yang diraih oleh Kabupaten Kampar dalam menggesa Program Pemerintah. ( Robinson Tambunan / Rilis Diskominfo Kampar).
