Mataram, medianasional.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB. Mereka menyuarakan kekecewaan atas penelantaran jenazah bayi oleh RSUP NTB, sebuah insiden yang dinilai sebagai puncak gunung es dari masalah sistemik dalam pelayanan kesehatan di NTB, (11/4/2025).
Kasus ini berawal dari ketidakmampuan keluarga pasien membayar biaya ambulans sebesar Rp2,6 juta. Dalam kondisi berduka, keluarga terpaksa menggunakan jasa transportasi online dengan biaya Rp407 ribu untuk membawa pulang jenazah sang buah hati. Kejadian ini tidak hanya menyayat hati, tetapi juga membongkar borok pelayanan kesehatan publik yang jauh dari kata manusiawi.
Fidar Khairul Diaz, Koordinator Aksi, dalam orasinya mengecam keras pemerintah provinsi. “Kita tidak hanya bicara soal pelayanan yang buruk.
“Pemerintah harus segera mengevaluasi ulang sistem tata kelola rumah sakit, terutama dalam menjamin warga miskin mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi.”
Suara-suara dari masyarakat yang hadir dalam aksi ini menambah pilu suasana. Herman, salah satu peserta aksi, mengungkapkan kekesalannya, “Pelayanan rumah sakit selalu berbelit. Pasien gawat darurat pun harus melengkapi administrasi dulu. Ini tidak manusiawi. Direktur RSUP NTB, Dr. Jack, sudah lama gagal memperbaiki sistem ini. Ia harus dicopot!”
Iwan, perwakilan lainnya, menambahkan, “Jangan biarkan pelayanan publik tunduk pada logika bisnis semata. Gubernur NTB harus bersikap tegas. Jangan hanya peduli rakyat kecil saat butuh suara, tapi bungkam saat rakyat menderita.”
Adapun poin Masalah Struktural yang Diangkat tidak adanya regulasi khusus untuk pembebasan biaya ambulans bagi jenazah dari keluarga miskin, ketiadaan mekanisme tanggap darurat sosial di dalam struktur manajemen RSUP, yang memungkinkan intervensi cepat dalam kasus krisis kemanusiaan.
Minimnya transparansi pengelolaan dana sosial RSUP, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kasus-kasus kemanusiaan mendesak, rendahnya kualitas reformasi birokrasi pelayanan, di mana aspek efisiensi mengalahkan aspek kemanusiaan.
Tuntutan & Solutif kepada Gubernur NTB Copot Direktur RSUP NTB sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan manajerial atas kegagalan tata kelola, Segera dorong lahirnya Perda tentang Penggratisan Pemulangan Jenazah bagi warga miskin, sebagai bentuk keberpihakan pada hak atas pelayanan akhir hayat yang bermartabat.
Lakukan audit independen menyeluruh terhadap pengelolaan RSUP NTB, terutama dalam aspek dana sosial, layanan pasien BPJS, dan SOP pelayanan darurat, reformasi struktural dan budaya layanan di RSUP, termasuk pelatihan ulang tenaga medis agar memiliki kepekaan sosial dan empati dalam menangani kasus kemiskinan.
Terapkan sistem meritokrasi dalam pengangkatan pejabat publik di sektor layanan, agar jabatan strategis diisi oleh individu yang berorientasi pada kualitas, integritas, dan keberpihakan pada rakyat.
