PEMALANG, medianasional.id – Agenda kunjungan kerja (kunker) yang baru-baru ini dilaksanakan oleh Komisi A dan D DPRD Kabupaten Pemalang menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai kurang transparan serta dianggap tidak memberikan dampak konkret yang signifikan bagi kepentingan warga daerah.
Kritik utama tertuju pada minimnya informasi mengenai tujuan, anggaran, serta hasil capaian dari perjalanan dinas tersebut. Hingga saat ini, pihak legislatif belum menyampaikan laporan rinci kepada publik, sehingga memicu kekhawatiran akan adanya pemborosan anggaran daerah yang bersumber dari pajak rakyat.
“Jika kunker ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, seharusnya ada laporan terbuka. Jangan sampai hanya menjadi agenda formalitas yang membebani APBD,” ujar salah satu tokoh masyarakat Pemalang.
Senada dengan hal tersebut, pengamat kebijakan publik menegaskan pentingnya akuntabilitas lembaga legislatif. Tanpa adanya komunikasi dan keterbukaan informasi publik, baik sebelum maupun sesudah kegiatan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Pemalang berpotensi mengalami penurunan.
Saat dikonfirmasi oleh media mengenai detail agenda tersebut, Imron dari Hubungan Antar Lembaga (HAL) DPRD Kabupaten Pemalang hanya memberikan keterangan singkat. “Komisi A dan D sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta,” ungkapnya singkat tanpa merinci agenda spesifik yang dibahas.
Melalui sorotan ini, masyarakat berharap DPRD Kabupaten Pemalang segera memberikan klarifikasi resmi serta memaparkan hasil kunjungan kerja tersebut secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif kepada publik.
