Jakarta, Medianasional.id – Proyek pembangunan Saluran Penghubung Dharmawangsa di Kecamatan Kebayoran Baru menuai kritik dari masyarakat. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan diduga tidak profesional, bahkan sejumlah pekerja terlihat mengabaikan standar keselamatan kerja dengan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Lebih jauh, ada dugaan mark-up anggaran proyek yang semakin memicu kecurigaan publik.
Proyek yang memiliki nama paket Pembangunan Sistem Saluran Penghubung Dharmawangsa tahun anggaran 2024 tercatat memiliki pagu sebesar Rp29.207.793.192 di laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun, papan proyek di lokasi tidak mencantumkan nilai kontrak kerja, yang memunculkan pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan anggaran.
Di lokasi proyek, pekerja terlihat tidak menggunakan APD saat berinteraksi dengan alat berat seperti ekskavator. Hal ini sangat berisiko, mengingat ekskavator digunakan untuk mengangkat beton besar yang disusun sebagai media aliran air.
“Pekerjaan yang melibatkan benda berat seperti ini sangat berbahaya jika tidak sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ini bisa membahayakan nyawa pekerja,” ujar warga berinisial AS (55).
AS juga menyoroti pelaksanaan proyek yang dinilai tidak transparan. “Kalau nilai kontrak saja tidak dicantumkan di papan proyek, masyarakat wajar mencurigai adanya mark-up atau penyimpangan. Kami mendesak pihak berwenang segera melakukan audit dan pengawasan,” tambahnya.
Sementara upaya konfirmasi kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakarta Selatan, Santo, tidak mendapatkan respons. Kondisi ini semakin menguatkan kecurigaan masyarakat bahwa pejabat terkait seolah menghalangi akses informasi yang akurat.
Adapun, Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Selatan, Nirwan, yang diminta masyarakat untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, mengaku sedang sibuk.
“Kami sudah melaporkan hal ini melalui media, tetapi sampai sekarang belum ada langkah konkret dari pemerintah. Jangan sampai dugaan penyimpangan ini dibiarkan,” tegas AS.
Masyarakat berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, baik terkait keselamatan pekerja maupun transparansi anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan di Jakarta Selatan.
